Hibata.id – Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea meluapkan kemarahan kepada jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga lurah dalam rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) Pemerintah Kota Gorontalo, Ahad (17/5/2026).
Teguran keras itu dilontarkan lantaran lambatnya respons dan minimnya laporan dari aparatur pemerintah daerah terkait banjir yang melanda sejumlah wilayah, di antaranya Heledulaa Selatan, Heledulaa Utara, dan Moodu.
Adhan menilai, keterlambatan informasi tersebut sangat fatal, terlebih karena dirinya justru mengetahui kondisi banjir dari laporan warga melalui pesan WhatsApp, bukan dari mekanisme pelaporan resmi internal pemerintah.
“Jangan pandang enteng bapak dan ibu, karena kita ini sudah sepakat untuk mengurus rakyat. Jadi tidak ada alasan untuk lalai,” tegas Adhan dengan nada tinggi dalam forum tersebut.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam penanganan bencana, mulai dari proses evakuasi hingga penyediaan tempat pengungsian yang layak bagi warga terdampak.
“Masyarakat yang kena musibah itu tidak pernah meminta. Maka tanggung jawab kita sebagai pemerintah adalah hadir dan memikirkan mereka,” lanjutnya.
Lebih jauh, Adhan juga menyentil kinerja para camat dan lurah yang dinilai terlalu pasif. Ia meminta agar pejabat di tingkat wilayah tidak hanya mengandalkan jabatan, tetapi harus lebih peka, responsif, dan turun langsung ke lapangan.
Ia berharap, ke depan sistem koordinasi penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif tanpa harus menunggu instruksi langsung dari wali kota.
Menurutnya, dalam situasi darurat seperti banjir di musim hujan, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban yang tidak bisa ditunda.
