Hibata.id, Jakarta – Sutradara film dokumenter Pesta Babi, Dandhy Laksono bersama Cypri Dale, mengajak publik menghormati keputusan Yasinta Moiwend atau Mama Yasinta.
Hal itu meyusul soal pernyataannya mengenai proyek strategis nasional di Papua Selatan serta keterkaitannya dengan film tersebut.
Dandhy menyampaikan pernyataan itu melalui akun Instagram pribadinya pada Senin (25/5/2026).
Dalam unggahannya, ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menilai situasi yang dihadapi Mama Yasinta.
“Kita tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang sedang dialami Mama Yasinta Moiwend di pedalaman Papua Selatan. Apa pun yang muncul di media sosial, sebaiknya publik menahan diri untuk tidak menghakimi beliau,” kata Dandhy.
Mama Yasinta dikenal sebagai tokoh perempuan adat dari Suku Marind-Anim, Merauke, Papua Selatan.
Wajahnya sempat muncul dalam poster film Pesta Babi. Ia juga menerima penghargaan S.K. Trimurti Award 2025 dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atas kiprahnya memperjuangkan hak masyarakat adat dalam menjaga tanah ulayat.
Pernyataan terbaru Mama Yasinta menjadi perhatian publik setelah video pengakuannya beredar di media sosial.
Dalam video tersebut, ia menyampaikan kekecewaan terhadap pihak yang disebut menyeret namanya dalam gerakan penolakan proyek food estate di Papua Selatan, termasuk penggunaan identitasnya dalam promosi film dokumenter tersebut.
Menanggapi dinamika itu, Dandhy menegaskan setiap individu memiliki hak untuk menentukan sikap.
“Bahkan jika semua yang disampaikan merupakan keputusan pribadi, setiap orang tetap berhak menentukan pilihannya sendiri,” ujar dia.
Sebelumnya, Mama Yasinta menyatakan telah mengambil keputusan untuk bekerja dengan perusahaan dengan tujuan memperbaiki kondisi rumahnya. Ia juga menyebut tidak lagi terlibat dengan LBH Papua Pusaka, lembaga yang sebelumnya aktif mendampingi perjuangan masyarakat adat di wilayah tersebut.
Dalam keterangannya, Yasinta mengaku selama perjalanan advokasi ke sejumlah kota seperti Jayapura, Makassar, dan Jakarta, dirinya menerima dukungan biaya operasional sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta.
Ia juga menyebut awal keterlibatannya bermula ketika bersama masyarakat Marind diajak untuk menyuarakan penolakan pembukaan lahan di Papua. Namun, ia mengaku tidak menyangka keterlibatan tersebut berkembang luas hingga wajahnya digunakan dalam materi promosi film.
“Saya merasa kecewa karena film itu dibuat tanpa sepengetahuan saya,” kata Yasinta dalam pernyataan tertulis yang dikutip dari Antara, Ahad (24/5).
Perkembangan pernyataan Mama Yasinta kini menjadi sorotan publik, terutama dalam diskusi mengenai masyarakat adat, proyek pembangunan di Papua Selatan, dan karya dokumenter yang mengangkat isu sosial.
