Hibata.id, Pohuwato – Tragedi maut ajang drag race di Kotamobagu, Sulawesi Utara, belum lama ini semestinya menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggaraan balap di ruang publik.
Namun, di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, ajang drag race kembali dijadwalkan berlangsung di kawasan Blok Plan Marisa pada 21–23 Agustus 2026.
Kepolisian menyatakan, telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan untuk kegiatan tersebut.
Namun, penggunaan kawasan yang menjadi ruang publik untuk lintasan balap kembali menempatkan aspek keselamatan peserta dan penonton sebagai persoalan utama.
Kapolres Pohuwato AKBP Busroni mengatakan kepolisian mendukung kegiatan otomotif sebagai wadah bagi generasi muda menyalurkan minat dan kreativitas.
Dukungan itu, kata dia, harus berjalan bersama pemenuhan standar keselamatan.
“Pada dasarnya kami mendukung kompetisi kreativitas anak muda, terutama di bidang otomotif. Namun demikian, kami juga mempunyai SOP. Dari kepolisian juga punya manajemen keselamatan,” kata Busroni.
Menurut Busroni, standar keselamatan dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) harus dipadukan dengan analisis keamanan kepolisian.
Pemeriksaan mencakup pengemudi, kendaraan, lintasan hingga sarana dan prasarana.
“Jadi kita padukan. SOP-nya IMI, kemudian kami dari kepolisian punya analisa terkait keamanannya. Pengemudi harus berkeselamatan, kendaraan berkeselamatan, lintasan juga berkeselamatan, termasuk sarana dan prasarananya,” ujarnya.
Peristiwa kecelakaan dalam ajang drag race di Kotamobagu menjadi pengingat bahwa balapan memiliki risiko tinggi.
Terlebih ketika berlangsung di kawasan yang juga berkaitan dengan aktivitas masyarakat.
Karena itu, persoalannya bukan semata apakah sebuah kegiatan telah memperoleh rekomendasi atau memenuhi prosedur administrasi.
Pertanyaan yang lebih penting adalah sejauh mana sistem keselamatan mampu mencegah peserta maupun penonton menjadi korban ketika terjadi insiden.
Polisi memastikan aspek keselamatan menjadi perhatian. Namun, pengamanan lintasan harus mampu menjawab risiko paling buruk, bukan hanya memenuhi persyaratan di atas kertas.
Busroni bahkan menegaskan panitia tidak boleh hanya mengandalkan tali pembatas untuk memisahkan lintasan dengan penonton.
“Jadi tidak hanya sekadar tali rafia saja,” katanya.
Panitia diminta menyiapkan water barrier, karung berisi pasir, ban karet dan perangkat pengaman lainnya sesuai kebutuhan lintasan.
Polisi juga meminta penonton berada pada area yang dinilai lebih aman.
“Kami berharap para penonton berada di sisi saluran saja agar lebih aman,” ujar Busroni.
Busroni mengatakan panitia telah mempresentasikan rencana kegiatan kepada Polres Pohuwato. Polisi memberikan sejumlah masukan mengenai manajemen keselamatan dan keamanan.
“Kemarin panitia sudah presentasi ke kami. Sudah kami berikan masukan dan arahan. Kalau nanti tidak sesuai dengan arahan kami, tidak sesuai SOP IMI, maupun arahan Polri, nanti kita evaluasi,” ujarnya.
Karena kegiatan berskala nasional, rekomendasi Polres Pohuwato telah diteruskan kepada Polda Gorontalo.
Panitia juga akan mempresentasikan rencana kegiatan di tingkat Polda sebelum proses perizinan.
“Kami sudah memberikan rekomendasi selama mereka sesuai dengan SOP dan beberapa manajemen keselamatan serta manajemen keamanan yang kami sarankan,” kata Busroni.
Ia mengatakan rencana kegiatan yang dipresentasikan kepada kepolisian telah memenuhi sejumlah persyaratan.
Namun, kepolisian tetap akan melihat kondisi sebenarnya di lapangan.
“Pada saat presentasi sudah sesuai. Nanti kita lihat di lapangan seperti apa,” ujarnya.
Pernyataan kepolisian tersebut menunjukkan bahwa pengamanan drag race di Pohuwato tidak berhenti pada proses rekomendasi dan perizinan.
Pengawasan lapangan menjadi titik penting karena kondisi lintasan, posisi penonton, pembatas dan akses masyarakat dapat berubah ketika kegiatan berlangsung.
Pengalaman di Kotamobagu seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap seluruh aspek tersebut.
Apalagi, ajang otomotif melibatkan kendaraan berkecepatan tinggi dengan risiko kecelakaan yang tidak dapat sepenuhnya dihilangkan hanya melalui pembatas sederhana.
Karena itu, standar keselamatan perlu diuji bukan hanya sebelum perlombaan, tetapi juga selama kegiatan berlangsung.
Polisi menyatakan akan melakukan evaluasi apabila menemukan kondisi yang tidak sesuai dengan SOP IMI, arahan kepolisian maupun standar keselamatan.
Dengan demikian, pertanyaan besarnya bukan sekadar apakah drag race Pohuwato boleh digelar, melainkan apakah seluruh risiko yang muncul dari penggunaan ruang publik sebagai lintasan balap benar-benar telah diperhitungkan setelah tragedi Kotamobagu.
Jika keselamatan menjadi prioritas, maka pengalaman dari kecelakaan sebelumnya semestinya tidak berhenti sebagai catatan, tetapi diterjemahkan menjadi perubahan nyata dalam cara sebuah ajang balap direncanakan, diamankan dan diawasi.
