Hibata.id, Gorontalo – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo memfokuskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 pada penguatan sektor perikanan, peternakan, perkebunan, dan ketahanan pangan.
Pembahasan itu berlangsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat tersebut, anggota DPRD meminta penyusunan APBD 2027 lebih tepat sasaran, selaras dengan RPJMD, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa mendorong pemerintah membangun ekosistem budidaya rumput laut secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bibit hingga hilirisasi agar hasil produksi memiliki nilai tambah.
Ia juga menilai sektor peternakan perlu didukung data komoditas yang akurat, penguatan industri, dan keberlanjutan program inseminasi buatan.
Anggota Komisi II Limonu Hippy menyoroti sejumlah program kelautan dan perikanan yang belum optimal, seperti rehabilitasi SPBN Tilamuta, operasional UPTD Lamu, hingga pelaksanaan program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Ia juga meminta evaluasi pengadaan Vessel Monitoring System (VMS), pemerataan bantuan rumput laut, serta data pengadaan kapal taksi nelayan.
Di sektor peternakan, Limonu mengingatkan agar bantuan sapi yang disalurkan dalam kondisi sehat, berkualitas, dan tepat sasaran. Ia juga meminta evaluasi terhadap pelaksana proyek yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
Sementara itu, Paris R.A. Jusuf meminta pembahasan anggaran difokuskan pada efisiensi. Menurut dia, OPD perlu menyampaikan pagu anggaran secara ringkas serta memastikan kejelasan pelaksanaan Pokir DPRD Tahun Anggaran 2026.
Anggota Komisi II H. Suyuti mempertanyakan pengurangan target pengadaan kapal taksi nelayan dari lima unit menjadi dua unit. Ia juga meminta penjelasan terkait status program bantuan rumput laut dan menekankan pentingnya transparansi dalam penyusunan anggaran.
Hj. Lolly Yunus meminta pemerintah memperkuat fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Inengo melalui penyediaan sarana dan prasarana, mengaktifkan kembali SPBU Poto, serta menambah armada Viar dan tempat sampah untuk mendukung kebersihan kawasan.
Sementara itu, Hj. Venny Rosdiana Anwar mengingatkan seluruh program harus mengacu pada target RPJMD, terutama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ia juga mendorong sinkronisasi program reguler dan Pokir DPRD bersama Banggar dan TAPD.
Hal senada disampaikan Fadli Hasan yang meminta penjelasan pengurangan anggaran kapal taksi nelayan. Menurut dia, seluruh program harus sejalan dengan RPJMD dan Renstra, sedangkan pengadaan VMS sebaiknya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi II Meyke Camaru meminta OPD memaparkan program prioritas yang sesuai RPJMD, capaian kinerja, serta dasar usulan penambahan anggaran. Ia juga menilai bantuan dalam jumlah kecil perlu dievaluasi agar anggaran lebih efektif.
Sekretaris Komisi II Erwinsyah Ismail mendorong penguatan pendampingan peternak melalui penyuluh dan tenaga kesehatan hewan, pengembangan komoditas perkebunan unggulan, serta sinergi lintas OPD agar hasil produksi masyarakat memiliki kepastian pasar.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, jajaran OPD menyatakan siap menyelaraskan program prioritas dengan arah kebijakan DPRD dan melengkapi data sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
RDP tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Provinsi Gorontalo memastikan APBD 2027 disusun secara efektif, transparan, dan mendukung penguatan sektor perikanan, peternakan, perkebunan, serta ketahanan pangan.
