Hibata.id, Gorontalo – Terbentuknya Forum Media Parlemen Puncak Botu disambut positif Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo. Namun, ada satu garis yang menurut mereka tidak boleh bergeser: independensi pers harus tetap terjaga.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, menilai forum tersebut dapat menjadi ruang konsolidasi bagi jurnalis yang sehari-hari melakukan peliputan aktivitas parlemen di Puncak Botu.
Bagi Ghalieb, keberadaan forum media juga penting untuk memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap anggota DPRD.
“Terbentuknya Forum Media Parlemen Puncak Botu tentu menjadi kabar gembira bagi kami di Fraksi Partai Golkar,” kata Ghalieb di Gorontalo, Selasa (1/9/2026).
Ia melihat forum tersebut dapat berkembang menjadi wadah positif bagi insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik sekaligus mengawasi kerja para wakil rakyat.
“Media adalah mata dan telinga masyarakat. Melalui pemberitaan yang akurat, terpercaya dan bertanggung jawab, masyarakat dapat mengetahui setiap gerak dan perjuangan wakil rakyatnya di DPRD Provinsi Gorontalo,” ujarnya.
Menurut Ghalieb, kerja-kerja parlemen memang membutuhkan ruang informasi yang terbuka. Berbagai agenda DPRD, mulai dari pembahasan kebijakan hingga pelaksanaan fungsi anggota legislatif, perlu diketahui masyarakat.
Di titik itu, kata dia, pers memiliki peran strategis.
Pemberitaan media tidak sekadar menyampaikan apa yang berlangsung di gedung parlemen, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memantau dan menilai wakil rakyat yang mereka pilih.
“Rakyat akan semakin dimudahkan untuk memantau, menilai, bahkan mengevaluasi kinerja para wakilnya di parlemen,” katanya.
Ghalieb menyebut keterbukaan tersebut sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan keterbukaan informasi publik.
Pers Harus Tetap Kritis
Meski menyambut pembentukan Forum Media Parlemen Puncak Botu, Ghalieb mengingatkan bahwa keberadaan forum tidak boleh membuat hubungan media dan DPRD menjadi kehilangan jarak profesional.
Menurut dia, forum media bukan ruang untuk membatasi kritik, apalagi mengurangi independensi jurnalis dalam menentukan dan menyajikan pemberitaan.
Pers, kata Ghalieb, harus tetap bekerja secara profesional, objektif dan berimbang sesuai dengan prinsip jurnalistik.
“Kami percaya pembentukan Forum Media Parlemen Puncak Botu seyogianya tidak akan mengurangi sedikit pun makna independensi media,” ujarnya.
Justru, ia berharap forum tersebut dapat mendorong profesionalisme dan meningkatkan kualitas kerja jurnalistik di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo.
Ghalieb juga mengaku tidak mempermasalahkan apabila media menyampaikan kritik terhadap kinerja anggota legislatif.
Menurutnya, kritik merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers yang harus diterima oleh lembaga publik.
“Media harus tetap kritis, objektif dan berimbang. Ketika ada yang perlu dikritisi dari kinerja kami, tentu itu bagian dari fungsi pers dan kontrol sosial,” katanya.
Ia menambahkan, anggota DPRD harus terbuka terhadap kritik yang konstruktif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Sinergi Bukan Berarti Kehilangan Jarak
Ghalieb menilai media dan DPRD memang dapat membangun komunikasi yang baik. Namun, komunikasi tersebut tidak seharusnya mencampuradukkan fungsi masing-masing.
DPRD menjalankan fungsi sebagai lembaga legislatif, sementara pers bekerja menyampaikan informasi sekaligus melakukan kontrol sosial untuk kepentingan publik.
Karena itu, hubungan keduanya perlu berdiri di atas profesionalisme dan keterbukaan.
“Sinergi bukan berarti menghilangkan independensi,” tegas Ghalieb.
Ia berharap Forum Media Parlemen Puncak Botu berkembang menjadi wadah yang mampu memperkuat komunikasi antarmedia sekaligus menjaga marwah kerja jurnalistik.
“Hubungan yang sehat antara media dan lembaga legislatif harus dibangun di atas profesionalisme, keterbukaan dan komitmen bersama untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat,” pungkasnya.
