Hibata.id, Gorontalo – Dampak aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terhadap lahan pertanian di Provinsi Gorontalo mulai mendapat perhatian pemerintah pusat.
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo memperoleh sinyal positif dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait rencana pembangunan sumur sebagai solusi penyediaan air bagi persawahan yang terdampak.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mengatakan pembahasan tersebut berlangsung dalam kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal SDA pada Kamis (16/7/2026).
Pertemuan itu menjadi tindak lanjut dari komunikasi yang telah dibangun beberapa bulan sebelumnya mengenai dampak PETI terhadap sistem irigasi di daerah.
“Alhamdulillah, kami kembali melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kami memperoleh kepastian bahwa kawasan persawahan di Duhiadaa dan Taluduyunu yang terdampak aktivitas PETI akan diprogramkan pembangunan sumur sebagai sumber air bagi lahan pertanian,” kata Mikson.
Direktorat Jenderal SDA, lanjutnya, menyiapkan rencana awal pembangunan 16 titik sumur di kawasan terdampak.
Namun, berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mengusulkan tambahan 20 titik sumur, sehingga total kebutuhan yang diajukan mencapai 36 titik.
Menurut Mikson, usulan tersebut disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan. Sejumlah areal persawahan hingga kini masih mengalami kesulitan memperoleh pasokan air akibat terganggunya sistem irigasi yang dipengaruhi perubahan kondisi lingkungan.
“Kami mengusulkan tambahan 20 titik sumur agar cakupan pelayanan air menjadi lebih luas sehingga seluruh kawasan pertanian yang terdampak dapat memperoleh manfaat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan sumur menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di Gorontalo. Ketersediaan air dinilai menjadi faktor utama agar lahan yang selama ini tidak dapat diolah secara optimal kembali produktif.
Selain meningkatkan layanan irigasi, penyediaan infrastruktur air juga diharapkan mendukung ketahanan pangan daerah sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan petani.
“Penguatan infrastruktur irigasi merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani yang terdampak akibat kerusakan lingkungan,” katanya.
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo berharap pemerintah pusat dapat menyetujui usulan penambahan titik sumur sehingga proses pembangunan dapat segera direalisasikan.
Bagi DPRD, pembangunan sumur tidak hanya menjadi solusi atas kebutuhan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi langkah pemulihan produktivitas sawah yang selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan akibat terganggunya ekosistem penyangga sumber irigasi.
Apabila terealisasi, pembangunan 36 titik sumur diharapkan mampu membantu ribuan hektare lahan pertanian kembali produktif serta memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo.
