Hibata.id, Gorontalo – Kebutuhan modal usaha, bantuan pendidikan, hingga pembangunan rumah ibadah menjadi aspirasi yang disampaikan warga Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, saat bertemu anggota DPRD Provinsi Gorontalo Hamzah Muslimin dalam agenda reses, Jumat (6/11/2026).
Beragam usulan tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan penguatan ekonomi keluarga, tetapi juga akses pendidikan, pelayanan sosial, dan pembangunan fasilitas keagamaan.
Aspirasi itu dihimpun Hamzah saat melaksanakan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027 sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Gorontalo.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan, mulai dari pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bantuan bagi pelaku industri kecil menengah (IKM) sektor perbengkelan, pelaksanaan pasar murah, beasiswa pendidikan, hingga dukungan pembangunan rumah ibadah.
Hamzah mengatakan, reses menjadi kesempatan bagi anggota legislatif untuk mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus menghimpun kebutuhan yang perlu diperjuangkan melalui program pemerintah.
Ia menjelaskan, seluruh aspirasi yang masuk akan didata dan dipetakan sebagai bahan penyusunan usulan program untuk tahun anggaran berikutnya.
“Reses kali ini untuk tahun depan. Kami di DPR ini menganggarkan dulu apa-apa yang menjadi aspirasi masyarakat ketika kami turun ke lapangan. Ada yang meminta pasar murah, ada yang meminta beasiswa, ada juga yang meminta bantuan untuk masjid. Semua itu kami tampung, kemudian kami usulkan,” kata Hamzah.
Menurut dia, penguatan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, perlu mendapat perhatian agar mereka memiliki kesempatan mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Salah satu jalur yang dapat diperjuangkan untuk mendukung usaha masyarakat ialah program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Dinas Sosial.
Program tersebut dapat menjadi salah satu alternatif bantuan bagi warga yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usaha.
Hamzah mencontohkan, warga yang menjalankan usaha kecil, seperti berdagang atau menjual minuman Pop Ice, dapat didata untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
“Kalau ada yang meminta bantuan untuk usaha, misalnya pedagang atau usaha Pop Ice, itu bisa kita data untuk diusulkan tahun depan. Ada namanya Usaha Ekonomi Produktif di Dinas Sosial. Nanti kita hitung berapa masyarakat yang membutuhkan dan kita masukkan dalam usulan,” ujarnya.
Meski demikian, Hamzah mengingatkan bahwa tidak semua aspirasi dapat langsung direalisasikan.
Setiap usulan harus melalui proses pendataan dan perencanaan serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan dan ketersediaan anggaran daerah.
Karena itu, ia meminta masyarakat menyampaikan kebutuhan secara jelas dan terperinci agar pemerintah dapat mengidentifikasi penerima manfaat serta menentukan program yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Hamzah menegaskan akan mengawal aspirasi yang telah dihimpun agar kebutuhan masyarakat, khususnya terkait penguatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial, dapat masuk dalam pembahasan program pembangunan daerah.
Melalui reses tersebut, ia berharap suara masyarakat tidak berhenti sebagai daftar permintaan, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada tahun anggaran mendatang.
