Hibata.id, Gorontalo – Kebutuhan kursi roda, tongkat bantu berjalan, alat bantu dengar hingga modal usaha masih menjadi harapan penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Sulyanto Pateda saat menggelar reses di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027 itu, kelompok disabilitas berharap pemerintah tidak hanya mendengar keluhan mereka, tetapi juga menghadirkan bantuan yang benar-benar dibutuhkan.
Perwakilan organisasi penyandang disabilitas Gorontalo, Ibrahim Hasim, mengapresiasi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Menurut dia, sejumlah kebutuhan tersebut sudah berulang kali disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi realisasinya belum sesuai harapan.
“Kami berharap hak-hak penyandang disabilitas benar-benar diperhatikan. Jangan hanya disampaikan dalam bentuk janji, tetapi harus ada realisasi agar kebutuhan kami dapat terpenuhi,” kata Ibrahim.
Menanggapi hal itu, Sulyanto mengatakan sengaja mengundang kelompok disabilitas agar mereka mendapat ruang untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada wakil rakyat.
Ia mengaku prihatin karena kebutuhan dasar seperti kursi roda, tongkat bantu dan alat bantu dengar masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Sulyanto menyatakan telah mengupayakan dukungan anggaran sebesar Rp25 juta melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dalam APBD Perubahan 2027.
“Insyaallah, kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas sudah saya anggarkan Rp25 juta melalui Pokir di APBD Perubahan 2027. Yang terpenting, legalitas kepengurusan organisasi harus jelas agar bisa diproses sesuai aturan,” ujar Sulyanto.
Selain bantuan alat bantu, dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sulyanto berharap aspirasi yang disampaikan dalam reses tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program pemerintah daerah.
Ia juga berkomitmen terus membuka ruang bagi kelompok disabilitas untuk menyampaikan kebutuhan mereka dalam agenda reses berikutnya, sehingga kebijakan pembangunan di Gorontalo semakin memperhatikan hak dan kesetaraan seluruh masyarakat.
