Hibata.id, Gorontalo – Persoalan perubahan data desil, bantuan usaha, subsidi listrik hingga beasiswa menjadi aspirasi warga Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo.
Hal itu disampaikan warga saat bertemu anggota DPRD Provinsi Gorontalo Meyke M. Camaru dalam kegiatan reses, Selasa (10/11/2026).
Dalam Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027 itu, warga menyampaikan langsung berbagai kebutuhan mereka.
Meyke pun mendengarkan setiap usulan dan menjelaskan mekanisme bantuan pemerintah melalui sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir.
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Kota Gorontalo dari Fraksi Golkar, mantan Ketua DPRD Kota Gorontalo Ferdianto Konio.
Selain itu ada perwakilan Dinas PUPR-PKP, Dinas Kumperindag, Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Gorontalo, Sekretaris Camat Dungingi, serta Lurah Huangobotu.
Salah satu warga, Linda Hunowu, mempertanyakan perubahan status desil keluarganya yang kini tercatat pada desil 10. Ia juga menanyakan peluang mendapatkan bantuan UMKM bagi masyarakat yang belum memiliki usaha.
Warga lainnya, Hartati Adam, mengusulkan bantuan peralatan bengkel las untuk menunjang kegiatan ekonomi.
Sementara Marlin Hiyali, yang menjalankan usaha kios, berharap mendapat subsidi pemasangan listrik dan bantuan barang dagangan.
Adapun Olan Badaru menyampaikan harapan agar anaknya memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi, meskipun keluarganya saat ini masuk kelompok desil 5.
Menanggapi aspirasi tersebut, Meyke menjelaskan bahwa setiap program bantuan memiliki persyaratan berbeda.
Sejumlah bantuan sosial di Kota Gorontalo mengacu pada kelompok desil 1 hingga 4, sedangkan program di tingkat provinsi juga membuka peluang melalui skema pengembangan usaha yang dijalankan masing-masing OPD.
Ia menambahkan, bantuan pangan atau PDRB (Tibako) tidak sepenuhnya menggunakan kategori desil sebagai dasar penyaluran.
Untuk beasiswa jenjang S1, salah satu persyaratannya adalah memiliki IPK minimal 3,00.
Anak dari orang tua berstatus aparatur sipil negara (ASN) juga tidak termasuk dalam kriteria penerima sebagaimana dijelaskan dalam pertemuan tersebut.
Terkait subsidi pemasangan listrik, Meyke akan mengoordinasikan usulan Marlin Hiyali dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sementara bantuan peralatan bengkel las dan pengembangan kios akan melalui verifikasi sesuai persyaratan program.
Meyke juga menyebut adanya skema bantuan pengembangan usaha kios senilai sekitar Rp5 juta.
Jika memenuhi persyaratan dan tersedia anggaran, usulan tersebut akan diperjuangkan melalui APBD Perubahan, dengan rencana penyaluran pada November hingga Desember 2026.
Mengenai perubahan data desil, ia mengimbau masyarakat melakukan pemutakhiran melalui pemerintah kelurahan.
Pembaruan dapat dilakukan setiap bulan apabila terdapat perubahan kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
“Empat warga yang menyampaikan aspirasi ini mewakili berbagai kebutuhan masyarakat. Insyaallah, seluruh aspirasi yang masuk akan kita himpun, kita upayakan untuk mendapatkan jawaban, dan kita kawal bersama agar dapat ditindaklanjuti pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Meyke.
Ia berharap aspirasi warga Huangobotu tidak berhenti sebagai usulan dalam kegiatan reses, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan dan program yang tersedia tepat sasaran.
