Kota Gorontalo

Adhan Dambea Tegas! Perjalanan Dinas Hanya untuk Kepentingan Resmi

×

Adhan Dambea Tegas! Perjalanan Dinas Hanya untuk Kepentingan Resmi

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel. (Foto: Humas Pemkot Gorontalo)
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel. (Foto: Humas Pemkot Gorontalo)

Hibata.id – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan komitmennya untuk tidak menggunakan dana perjalanan dinas pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi.

Ia lebih memilih meluangkan waktu untuk mendekatkan diri dengan masyarakat melalui kegiatan Safari Sahur di bulan Ramadan.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi mengenai kunjungannya ke Jakarta pekan lalu.

Adhan menegaskan bahwa setiap perjalanan yang bersifat pribadi harus dibiayai sendiri, bukan menggunakan anggaran daerah.

Baca Juga:  Kota Gorontalo Terpilih Jadi Laboratorium Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

“Saya tidak ingin mencari sensasi atau memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jika ini bukan tugas resmi pemerintahan, maka saya harus membiayainya sendiri,” ujar Adhan di Gorontalo, Rabu.

Sikap ini kembali ia tegaskan ketika salah satu pejabat daerah mempertanyakan sumber pendanaan perjalanan tersebut.

Baca Juga:  Sayonara BSG, Kemenkeu Setujui Pemindahan RKUD Kota Gorontalo ke BTN

Dengan singkat, Adhan menegaskan bahwa anggaran daerah harus digunakan secara bertanggung jawab dan transparan.

“Tidak perlu (menggunakan dana daerah), karena ini adalah urusan pribadi,” katanya.

Sebagai bentuk kedekatan dengan masyarakat, Wali Kota Gorontalo justru lebih memilih untuk menggelar Safari Sahur, sebuah program yang memungkinkan dirinya bersantap sahur bersama warga di berbagai wilayah di Gorontalo.

Baca Juga:  Adhan Dambea Dapat Dukungan IDI Pusat untuk Benahi RS Pemkot

“Program ini menjadi wadah bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Kebijakan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, mengingat transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah menjadi sorotan utama dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel