Hibata.id – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PAN, Femmy Udoki, menekankan pentingnya komitmen dan keseriusan seluruh legislator dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Femmy dalam Rapat Paripurna ke-32 DPRD Provinsi Gorontalo yang digelar di ruang sidang utama DPRD, Senin (14/7/1015).
Rapat tersebut membahas penyampaian awal rancangan KUAPPAS dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.
“Pembahasan KUAPPAS ini akan dimulai di tingkat komisi sebelum masuk ke Badan Anggaran. Saya minta seluruh anggota dewan tidak mengabaikan proses ini. Hadir dan fokus, jangan ada yang ke luar daerah tanpa alasan penting,” tegas Femmy.
Sebagai Sekretaris DPW PAN Provinsi Gorontalo, Femmy menilai pembahasan KUAPPAS memiliki urgensi tinggi karena menyangkut arah kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, waktu yang tersedia sangat terbatas sehingga seluruh tahapan harus dimaksimalkan agar menghasilkan dokumen anggaran yang tepat sasaran dan berpihak kepada rakyat.
Ia juga meminta pimpinan DPRD agar tidak memberikan izin perjalanan dinas ke luar daerah selama proses pembahasan berlangsung, kecuali untuk kepentingan yang bersifat struktural dan mendesak.
“Kalau hanya perjalanan dinas biasa, saya harap tidak diizinkan. Kecuali memang ada panggilan resmi dari DPP partai atau urusan struktural yang tidak bisa ditunda,” ujar Femmy.
Rapat paripurna tersebut menjadi titik awal dari proses strategis dalam penyusunan dokumen keuangan daerah.
Femmy berharap seluruh fraksi memberi perhatian serius agar Perubahan APBD 2025 benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Gorontalo.
