Hibata.id – Fasilitas ruang operasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila kini berada di bawah mikroskop pengawasan parlemen.
Kabar miring mengenai standar kenyamanan dan kelayakan “bilik nyawa” bagi pasien itu memicu reaksi keras dari Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bone Bolango, Faisal Mohie.
Faisal menyatakan, persoalan teknis di fasilitas krusial tersebut tak bisa ditoleransi lebih lama. Baginya, ruang operasi bukan sekadar ruangan biasa, melainkan jantung pelayanan medis yang menuntut standar profesionalitas dan kenyamanan tinggi.
“Kami akan segera turun untuk meninjau langsung ke lokasi. Setelahnya, akan dilakukan langkah-langkah konkret bersama Pemerintah Daerah Bone Bolango, utamanya pihak rumah sakit, untuk segera melakukan pembenahan total,” ujar Faisal saat dihubungi, Sabtu, 7 Maret 2026.
Nada bicara Faisal terdengar gusar saat menyinggung sikap Direktur RSUD Toto Kabila, dr. Thaib Saleh.
Menurut Faisal, pimpinan rumah sakit tampak menutup mata dan tidak menunjukkan sensitivitas atau gerak cepat (gercep) terhadap keluhan publik. Ketidakterbukaan pihak manajemen, menurutnya, menjadi penghambat utama penyelesaian masalah.
“Saya sangat menyayangkan sikap Direktur. Seharusnya, apa pun kendalanya di lapangan, sampaikan kepada kami di DPRD. Jangan disembunyikan. Jika ada masalah teknis yang mendesak, sampaikan. Kami di sini posisinya ingin mencari solusi, bukan sekadar mencari kesalahan,” tegas Faisal.
Faisal bahkan mengungkapkan kekesalannya karena dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang baru saja digelar antara Komisi III, pihak RSUD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bone Bolango, isu krusial ini tidak pernah diangkat ke permukaan.
“Jujur, informasi mengenai masalah ruang operasi ini baru masuk ke meja kami. Sangat disayangkan, padahal baru kemarin kami melakukan RDP dengan pihak TAPD dan pihak rumah sakit, namun masalah ini justru tidak terangkat sama sekali,” ungkapnya.
Faisal menegaskan, jika saja pihak RSUD Toto Kabila bersikap transparan saat RDP berlangsung, ia memastikan anggaran bukanlah hambatan utama. Komisi III, kata dia, berkomitmen penuh untuk mengawal kebutuhan mendesak rumah sakit.
“Jika saat RDP itu telah disampaikan, maka pasti Komisi III DPRD Bone Bolango bersama TAPD akan mencarikan solusi konkret, meskipun konsekuensinya harus ada penyesuaian anggaran. Bagi kami, keselamatan dan kenyamanan pasien adalah harga mati yang tidak bisa ditawar,” paparnya.
Dalam rapat sebelumnya, Faisal mengakui bahwa pihaknya memang tengah fokus menyelesaikan isu administratif yang juga tak kalah penting, yakni pembayaran gaji tenaga kesehatan (nakes). “Kemarin kami memang sedang fokus di penyelesaian gaji pegawai nakes yang sempat terkendala aturan teknis, sehingga tertunda selama dua bulan. Tapi, alhamdulillah, sudah ada jalan keluarnya dan sekarang sedang dalam proses pembayaran,” jelas Faisal.
Namun, terfokusnya dewan pada isu gaji nakes bukan berarti manajemen rumah sakit boleh abai terhadap fasilitas fisik ruang operasi. Faisal menilai, ada celah komunikasi yang sengaja dibiarkan oleh pihak manajemen RSUD.
Ketegangan ini diprediksi akan berlanjut pada aksi nyata di lapangan. Faisal memastikan bahwa dalam waktu dekat, Komisi III akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) tanpa pemberitahuan.
Ia ingin melihat sendiri apakah standar operasional prosedur (SOP) dan kualitas infrastruktur ruang operasi telah memenuhi standar medis yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi pasien yang merasa tidak nyaman atau terancam keselamatannya karena fasilitas yang tidak memadai. Kalau memang harus ada perombakan atau renovasi besar-besaran, kita akan dorong lewat skema pendanaan lain,” tambahnya.
Faisal berikan peringatan tegas bagi seluruh instansi di bawah naungan Pemda Bone Bolango terutama mitra Komisi III “Transparansi adalah kunci. Jika takut bicara kepada dewan, maka rakyatlah yang akan menjadi korban. Kami tidak akan tinggal diam,” pungkasnya.
