Hibata.id – Di tengah bayang-bayang pemangkasan pegawai akibat kebijakan efisiensi anggaran, secercah kepastian datang dari Gorontalo. Wali Kota Adhan Dambea memastikan nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di daerahnya tak akan serta-merta tergerus.
Pernyataan itu muncul setelah pemerintah pusat mendorong sejumlah daerah menekan belanja pegawai. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi efisiensi, di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda—dipicu antara lain oleh konflik internasional yang berdampak pada stabilitas fiskal.
Situasi tersebut sempat memicu kegelisahan di kalangan PPPK. Kekhawatiran akan pemutusan kontrak atau pengurangan tenaga kerja menguat, seiring kabar pengetatan anggaran yang bergulir di berbagai daerah.
Namun Adhan memilih mengambil sikap tegas. Ia mengaitkan keberlangsungan PPPK dengan kemampuan daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Insyaallah, kalau teman-teman rajin cari PAD, tidak akan berimbas. Insyaallah akan saya pertahankan,” ujarnya.
Pernyataan itu bukan sekadar penenang. Adhan menekankan pentingnya peran para penggerak PAD—yang ia sebut sebagai “pejuang PAD”—dalam menjaga ketahanan fiskal daerah. Menurutnya, kemandirian keuangan menjadi kunci agar tekanan dari pusat tidak langsung berujung pada pengorbanan tenaga kerja.
Di tengah arus efisiensi, sikap ini menjadi penegasan: setidaknya di Gorontalo, PPPK masih punya ruang untuk bernapas.
