Parlemen

Fokus Program Hemat dan Tepat Sasaran, DPRD Bone Bolango Bedah LKPJ

×

Fokus Program Hemat dan Tepat Sasaran, DPRD Bone Bolango Bedah LKPJ

Sebarkan artikel ini
Panitia Khusus (Pansus) DPRD mengulas satu per satu capaian program pemerintah daerah/Hibata.id
Panitia Khusus (Pansus) DPRD mengulas satu per satu capaian program pemerintah daerah/Hibata.id

Hibata.id, Bone Bolango Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 di DPRD Bone Bolango berjalan hangat sekaligus tajam.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD mengulas satu per satu capaian program pemerintah daerah, sambil memastikan anggaran benar-benar digunakan secara efektif.

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus, Faisal Mohie, itu dihadiri anggota dewan dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Suasana diskusi berlangsung terbuka, dengan fokus utama pada hasil kerja sepanjang 2025.

Kepala Dinas Sosial Bone Bolango memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan. Ia menyebut pihaknya sudah mengajukan proposal ke pemerintah pusat.

Baca Juga:  Diduga Peras Pelaku PETI Hulawa, Umar Karim Minta Kapolsek Marisa Diproses Hukum

“Kami mengusulkan dukungan ke Kementerian Sosial untuk program disabilitas, pemberdayaan perempuan, serta pembangunan satu gedung UPTD,” ujarnya.

Namun, penjelasan tersebut langsung ditanggapi kritis oleh anggota Pansus.

Mereka menilai masih ada program yang perlu dievaluasi, terutama terkait hasil yang dirasakan masyarakat dan ketepatan penggunaan anggaran.

“Fokus saja pada program yang sudah berjalan. Jangan menambah program baru kalau evaluasinya belum jelas,” kata salah satu anggota DPRD.

Baca Juga:  Berikut Agenda DPRD Provinsi Gorontalo Bulan Mei Mendatang

DPRD juga mengingatkan pentingnya memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di internal OPD. Menurut mereka, peningkatan kapasitas aparatur bisa menjadi solusi tanpa harus menambah beban anggaran.

“Optimalkan SDM yang ada supaya program lebih tepat sasaran dan berjalan maksimal,” ujarnya.

Diskusi terus berkembang dengan berbagai masukan yang mengarah pada perbaikan tata kelola pemerintahan.

Pansus menegaskan setiap program harus benar-benar sesuai dengan prioritas daerah dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi.

Baca Juga:  DPRD Terima Dua Raperda yang Diusulkan Pemprov Gorontalo

Hasil pembahasan ini akan dirangkum menjadi rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah. Rekomendasi tersebut kemudian dibahas dalam rapat paripurna sebelum ditetapkan sebagai dokumen evaluasi resmi.

DPRD berharap pembahasan LKPJ kali ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi benar-benar menjadi alat kontrol agar kebijakan pemerintah lebih tepat guna dan berdampak langsung bagi masyarakat.

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel