Hibata.id – Upaya pemisahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kota Gorontalo tersendat di tingkat Pemerintah Provinsi Gorontalo. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menilai lambannya respons tersebut berpotensi mengganggu efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.
Rencana pemecahan Disparpora merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota Gorontalo untuk memaksimalkan pengelolaan sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga secara lebih terfokus. Selain itu, langkah ini juga dimaksudkan membuka ruang jenjang karier bagi aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini terbatas akibat minimnya struktur jabatan.
Namun, menurut Adhan, proses administrasi itu terkesan terhambat. Surat pengajuan yang dikirim Pemkot Gorontalo sejak 30 Maret 2026, baru mendapat balasan hampir sebulan kemudian, tepatnya pada 29 April 2026.
“Kalau urusan seperti ini saja baru direspons dalam satu bulan, pemerintahan bisa kacau,” ujar Adhan, Rabu, 29 April 2026.
Ia mengungkapkan, respons dari Pemerintah Provinsi Gorontalo juga dinilai tidak relevan. Dalam balasannya, pihak provinsi meminta laporan terkait kondisi fiskal daerah, yang menurut Adhan bukan substansi utama dari pengajuan tersebut.
“Bukan urusan mereka soal pembiayaan. Kemampuan fiskal kami jelas, PAD sudah mencapai 102 persen. Usulan ini juga sudah melalui kajian mendalam,” kata Adhan.
Adhan pun mengingatkan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, agar menjaga profesionalitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menegaskan, persoalan pribadi tidak seharusnya memengaruhi kebijakan publik.
“Kami di Pemkot tidak pernah menghambat program Pemprov di Kota Gorontalo. Semua kegiatan justru kami dukung dan fasilitasi,” ujar Adhan.
Kondisi ini menambah daftar panjang dinamika hubungan antara pemerintah kota dan provinsi, yang diharapkan tetap berjalan dalam koridor koordinasi dan kepentingan publik.
