Hibata.id, Bone Bolango – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bone Bolango dari Fraksi Partai Gerindra, Moh. Fadly Hulukati, meminta Pemerintah Kabupaten Bone Bolango serius menjalankan strategi pendanaan alternatif untuk mendukung pembangunan daerah.
Menurut Fadly, pembahasan soal skema pendanaan jangan berhenti di forum diskusi semata. Pemerintah daerah, kata dia, harus segera menindaklanjutinya dengan langkah nyata yang bisa dirasakan masyarakat.
Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi langkah Bappeda Litbang Bone Bolango yang sedang mengkaji penguatan resiliensi fiskal daerah, di tengah kondisi wilayah konservasi yang mencapai sekitar 70 persen dari total luas daerah.
“Kami di Komisi II mendukung penuh upaya ini. Tapi jangan hanya berhenti di diskusi atau FGD. Masyarakat butuh bukti bahwa pembangunan tetap berjalan meski daerah ini punya tanggung jawab besar menjaga lingkungan,” kata Fadly, Senin.
Ia menilai status Bone Bolango sebagai daerah konservasi justru harus menjadi peluang untuk mendapatkan dukungan pendanaan tambahan, baik dari pemerintah pusat maupun pihak lain melalui skema pendanaan berbasis lingkungan.
Menurut dia, keberadaan hutan lindung dan kawasan taman nasional bukan hambatan pembangunan, melainkan aset yang punya nilai strategis.
“Bone Bolango ikut menjaga lingkungan dalam skala besar. Ini harus bisa menjadi nilai tambah, termasuk untuk memperjuangkan dukungan fiskal yang lebih adil,” ujarnya.
Selain itu, Fadly juga mendorong pemerintah daerah memaksimalkan potensi lain seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan investasi hijau yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Ia meminta pemerintah menyiapkan regulasi yang jelas agar investor tertarik masuk, tanpa mengorbankan ekosistem yang ada.
“Fraksi Gerindra akan mengawal ini. Kami ingin ada peta jalan yang jelas, bukan hanya wacana. Pembahasan berikutnya harus sudah masuk tahap implementasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Bappeda Litbang Bone Bolango menyebut pemerintah daerah tengah mencari formulasi untuk memperkuat fiskal daerah agar pembangunan tetap berjalan, meski ruang pengelolaan wilayah cukup terbatas karena dominasi kawasan konservasi.
Upaya itu dilakukan melalui kerja sama dengan jejaring kabupaten lestari dan penjajakan sumber pendanaan di luar skema transfer pusat.
