Parlemen

DPRD Bone Bolango Desak Pemkab Mitigasi Ancaman Banjir dan Longsor

×

DPRD Bone Bolango Desak Pemkab Mitigasi Ancaman Banjir dan Longsor

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bone Bolango dari Fraksi Partai NasDem, Zul Iskandar Suleman/Hibata.id
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bone Bolango dari Fraksi Partai NasDem, Zul Iskandar Suleman/Hibata.id

Hibata.id, Bone Bolango – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bone Bolango dari Fraksi Partai NasDem, Zul Iskandar Suleman, meminta Pemerintah Kabupaten Bone Bolango segera mengambil langkah konkret untuk mengurangi risiko banjir dan longsor di sejumlah wilayah rawan.

Desakan tersebut disampaikan menyusul peringatan dini potensi bencana yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bone Bolango akibat tingginya curah hujan yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Zul menyatakan peringatan dini penting sebagai langkah awal mitigasi, namun pemerintah daerah juga perlu mempercepat penanganan teknis di lapangan agar risiko terhadap masyarakat dapat ditekan.

Baca Juga:  Pesan La Ode Haimudin Ketika Monitoring Proyek Sanitasi

“Kami mengapresiasi langkah BPBD yang telah memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Namun pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait harus segera bergerak melakukan tindakan nyata, terutama di titik-titik yang berpotensi mengalami banjir,” kata Zul, Senin.

Ia menilai sejumlah saluran drainase utama di beberapa kawasan sudah tidak berfungsi optimal akibat sedimentasi dan penyumbatan, sehingga meningkatkan potensi luapan air ke permukiman warga saat hujan dengan intensitas tinggi terjadi.

Baca Juga:  Yuriko Kamaru Sebut Kepentingan Rakyat Lebih Utama

Menurut dia, langkah mitigasi seperti normalisasi drainase primer, pengerukan sedimen, serta pembersihan saluran air harus segera dilakukan untuk meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi.

Selain penanganan infrastruktur, Zul juga meminta pemerintah daerah memastikan kesiapan logistik kebencanaan, personel tanggap darurat, serta ketersediaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila kondisi darurat terjadi.

“Pemerintah harus memastikan kesiapsiagaan di setiap kecamatan, baik dari sisi personel maupun logistik. Penanganan bencana harus dilakukan melalui langkah antisipatif, bukan hanya respons setelah kejadian,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Bone Bolango, Achril Y. Babyonggo, mengimbau masyarakat yang tinggal di kawasan lereng perbukitan, bantaran sungai, dan daerah rawan longsor agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana akibat cuaca ekstrem.

Baca Juga:  Erwin Ismail Sebut Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Sudah Baik

BPBD juga meminta warga segera melakukan evakuasi mandiri ke lokasi yang lebih aman apabila menemukan tanda-tanda potensi bencana, seperti pergerakan tanah, debit sungai meningkat, atau hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung dalam waktu lama.

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel