Hibata.id, Buton Tengah – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (EVRAN) Tahun Anggaran 2026 di Pemerintah Kabupaten Buton Tengah selama lima hari.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Buton Tengah itu difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas tata kelola perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
Tim BPKP Sulawesi Tenggara dipimpin Heru Heryadi selaku Pengendali Mutu Kegiatan. Ia mengatakan evaluasi tersebut bertujuan memastikan program kerja Pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah disusun dengan orientasi hasil pembangunan yang terukur.
Menurut dia, evaluasi tidak hanya menelaah aspek administratif dokumen perencanaan, tetapi juga mengukur efektivitas penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui evaluasi yang komprehensif ini, kami berharap dokumen perencanaan dan penganggaran Kabupaten Buton Tengah semakin berkualitas, selaras, dan akuntabel. Pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat,” kata Heru Heryadi di Buton Tengah, Senin.
Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Buton Tengah La Ode Nursamsu menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan evaluasi tersebut.
Ia menilai hasil evaluasi dapat menjadi pijakan strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan kebijakan penganggaran dalam APBD.
“Sinkronisasi ini penting agar program pembangunan berjalan efektif, efisien, dan memiliki ukuran capaian yang jelas,” ujarnya.
La Ode menambahkan evaluasi tersebut juga mendukung penguatan berbagai program prioritas, baik di tingkat daerah maupun nasional, seperti pendidikan, kesehatan, percepatan penanganan stunting, ketahanan pangan, hingga pengurangan kemiskinan ekstrem.
Menurut dia, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan BPKP Sulawesi Tenggara diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sehingga kebijakan yang dihasilkan semakin tepat sasaran.
Pemerintah daerah juga berharap langkah tersebut dapat mempercepat terwujudnya pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buton Tengah.
