Hibata.id, Papua – Sutradara film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita, Cypri Paju Dale, menyatakan film tersebut bukan sekadar karya artistik atau medium kritik sosial, melainkan upaya mendokumentasikan realitas kemanusiaan yang dialami masyarakat adat di Tanah Papua.
Cypri mengatakan film itu juga menjadi ruang untuk merekam pengalaman masyarakat adat yang menjalani kehidupan di tengah dinamika sosial yang kompleks dan konflik berkepanjangan.
Pernyataan itu disampaikan Cypri secara daring dalam sesi diskusi setelah kegiatan nonton bareng dan peluncuran daring film Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di Aula Gereja Katolik Kristus Terang Dunia Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Jumat.
“Ini adalah karya kolaborasi, di mana Dandhy dan saya hanya menjadi bagian dari kolaborasi tersebut,” kata Cypri.
Ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat di Papua Selatan yang telah menerima tim produksi selama proses riset dan pembuatan film berlangsung.
Menurut dia, pengalaman tinggal bersama masyarakat adat selama beberapa bulan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kehidupan, tantangan, serta kondisi yang mereka hadapi sehari-hari.
Cypri menilai kolaborasi menjadi unsur penting dalam menghadapi persoalan kemanusiaan, karena upaya tersebut tidak dapat dijalankan secara terpisah.
“Kita tahu bahwa kekuatan yang datang dari masyarakat adalah kekuatan besar. Tetapi jika dilakukan sendiri-sendiri, itu bukan perlawanan,” ujarnya.
Ia menjelaskan film tersebut dibuat tidak hanya untuk menyampaikan pandangan sosial dan politik, tetapi juga untuk menghadirkan gambaran mengenai kondisi kemanusiaan yang dirasakan masyarakat adat Papua.
Menurut Cypri, masyarakat adat tidak hanya menempuh pendekatan sosial dan politik dalam menghadapi tantangan, tetapi juga mengandalkan budaya serta spiritualitas sebagai bagian dari ketahanan komunitas.
“Masyarakat meminta pertolongan kepada leluhur dan Tuhan sebagai bagian dari kekuatan mereka saat menghadapi situasi sulit,” katanya.
Ia menambahkan persoalan kemanusiaan di Papua memerlukan perhatian dari berbagai unsur, mulai dari pendekatan sosial, budaya, politik, hingga keagamaan.
Cypri berharap film tersebut dapat menjadi ruang refleksi publik sekaligus mendorong solidaritas yang lebih luas terhadap persoalan kemanusiaan di Papua.
Sementara itu, salah satu narasumber dalam film tersebut, Vincent Kwipalo dari Suku Yei, menyampaikan kekhawatirannya terhadap perubahan yang terjadi di wilayah adatnya setelah masuknya aktivitas perusahaan.
Menurut Vincent, berbagai persoalan yang dialami masyarakat adat di Papua Selatan perlu diketahui publik agar situasi yang berkembang di wilayah tersebut dapat dipahami secara lebih luas.
“Kalau hal-hal seperti ini tidak dituliskan atau dibuatkan film dan tidak disampaikan, maka orang tidak akan tahu kenyataan yang sedang dialami masyarakat adat,” kata Vincent.
Pimpinan Marga Kwipalo di Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua Selatan itu mengatakan masyarakat adat sering menjadi pihak yang paling terdampak dalam berbagai dinamika yang terjadi di wilayah mereka.
Ia menyebut persoalan tersebut melibatkan berbagai kepentingan, termasuk aktivitas perusahaan, aparat keamanan, dan dinamika sosial-politik setempat.
“Yang sering menjadi korban adalah masyarakat. Ada yang ditangkap, ada yang ditekan, sementara perusahaan tetap berjalan dengan kepentingannya sendiri,” ujarnya.
Vincent menilai pendekatan yang dilakukan pihak luar terhadap tokoh-tokoh tertentu di masyarakat berpotensi memicu perbedaan pandangan internal.
“Saya melihat sendiri bagaimana perusahaan masuk dan memanfaatkan masyarakat. Mereka mendekati tokoh-tokoh tertentu, memecah masyarakat, dan membuat situasi menjadi tidak baik,” katanya.
Ia menegaskan masyarakat adat seharusnya tetap menjaga persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di wilayah adat mereka.
Menurut Vincent, persoalan yang dihadapi masyarakat adat Yei tidak hanya berkaitan dengan investasi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ruang hidup, kehidupan sosial, dan hak-hak masyarakat adat.
“Kita ini keluarga dan hidup berdampingan. Kalau masyarakat terus diadu, maka yang untung pihak perusahaan,” ujar Vincent.
