Hibata.id, Gorontalo – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali dijadwalkan mengunjungi Gorontalo mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam agenda Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII.
Bagi sebagian warga, kedatangan Kapolri kali ini bukan sekadar kunjungan biasa.
Sebab, ini bukan pertama kalinya orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu menginjakkan kaki di tanah serambi madinah.
Di warung kopi, lapak UMKM, hingga sudut-sudut perbincangan masyarakat, muncul candaan yang mengundang senyum sekaligus mengandung kritik.
“Kalau Kapolri sudah dua kali datang, mungkin tambang ilegal sudah bisa ditutup,” celetuk seorang warga sambil tertawa.
Candaan itu memang tidak muncul tanpa alasan. Di tengah persiapan penyambutan Presiden dan rombongan pejabat pusat, isu Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga menjadi topik yang ramai diperbincangkan masyarakat.
Bagi sebagian warga Gorontalo, PETI sudah seperti serial televisi yang episodenya tidak pernah benar-benar tamat.
Ketika satu lokasi ditertibkan, muncul lokasi baru. Saat alat berat diamankan, tak lama kemudian beredar lagi kabar aktivitas serupa di tempat berbeda.
Tidak sedikit masyarakat yang berkelakar bahwa perkembangan informasi lokasi tambang ilegal terkadang lebih cepat beredar di grup WhatsApp warga dibanding informasi resmi yang mereka dengar.
Padahal PETI yang tersebar di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Boalemo hingga Pohuwato ini dampaknya tidak main-main.
Aktivitas PETI selama ini kerap dikaitkan dengan kerusakan lingkungan, perubahan bentang alam, ancaman longsor, sedimentasi sungai, hingga gangguan terhadap lahan pertanian masyarakat.
Di sejumlah wilayah, warga juga masih mengingat berbagai peristiwa kecelakaan dan bencana yang terjadi di kawasan pertambangan yang diduga terkait aktivitas tambang ilegal.
Karena itu, sebagian masyarakat berharap kunjungan Presiden Prabowo dan Kapolri tidak hanya meninggalkan cerita tentang ketatnya pengamanan atau panjangnya iring-iringan kendaraan pejabat.
Warga berharap kehadiran keduanya turut menjadi momentum memperkuat penanganan berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
“Kalau Presiden datang, jalan biasanya mulus. Kalau Kapolri datang dua kali, semoga masalahnya juga ikut mulus penyelesaiannya,” ujar seorang pedagang sambil tersenyum.
Harapan itu bukan tanpa dasar. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya pernah menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum.
Pernyataan tersebut hingga kini masih sering dikutip masyarakat ketika membahas berbagai persoalan yang memerlukan ketegasan penegakan hukum, termasuk aktivitas pertambangan tanpa izin.
Di sisi lain, masyarakat mengakui bahwa penanganan PETI bukan perkara sederhana. Persoalan tersebut melibatkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, hingga penegakan hukum yang membutuhkan kerja sama banyak pihak.
Meski demikian, warga berharap perhatian pemerintah pusat terhadap Gorontalo tidak berhenti pada agenda seremonial semata.
Sebab di balik kemeriahan PENAS XVII, sebagian masyarakat masih menunggu kabar yang menurut mereka lebih menarik dibanding jadwal kedatangan pejabat.
Yakni kabar bahwa aktivitas tambang ilegal benar-benar berkurang, lingkungan mulai pulih, dan persoalan yang bertahun-tahun menjadi bahan obrolan warga akhirnya menemukan titik terang.
Karena bagi masyarakat Gorontalo, kunjungan Kapolri untuk kedua kalinya bukan hanya soal datang dan pulang.
Tetapi juga soal harapan bahwa masalah yang sudah lama dikenal warga, suatu hari nanti akan selesai secepat masyarakat mengenali lokasi-lokasi yang selama ini ramai dibicarakan.
