Hibata.id — Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) bersama Srikandi Jaga Desa se-Provinsi Gorontalo resmi dikukuhkan. Organisasi ini diharapkan menjadi wadah yang memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal pembangunan di tingkat desa.
Pengukuhan berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu, 12 Agustus 2026. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI Reda Manthovani dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ABPEDNAS Indonesia, Indra Utama.
Reda mengatakan ABPEDNAS harus menjadi rumah bersama bagi seluruh anggota BPD di Indonesia, termasuk di Gorontalo. Menurut dia, keberadaan organisasi tersebut penting untuk menghimpun aspirasi dari desa dan menyampaikannya secara lebih terstruktur kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Pelantikan ini untuk menyatukan seluruh anggota BPD dalam satu rumah, satu wadah,” ujar Reda.
Dengan wadah tersebut, kata dia, berbagai persoalan yang muncul di tingkat desa dapat dikomunikasikan secara lebih efektif. BPD juga didorong tidak hanya menjalankan fungsi kelembagaan, tetapi turut memastikan program pembangunan desa berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu perhatian Reda adalah pengelolaan dana desa. Ia meminta BPD aktif melakukan pengawasan agar penggunaan anggaran sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan dana desa digunakan dengan benar dan sesuai kebutuhan desa,” katanya.
Reda juga meminta BPD ikut mengawal program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut dia, anggota BPD dapat berperan dengan menyampaikan masukan, melaporkan kendala di lapangan, dan memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan.
“Informasi dari desa bisa disampaikan kepada bupati, wali kota, gubernur, hingga pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain KDMP, Reda menyinggung sejumlah program dalam agenda Asta Cita yang menyentuh langsung masyarakat desa, antara lain budidaya ikan tematik dan pengembangan ayam petelur.
Menurut dia, keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. BPD dinilai memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan mengetahui persoalan yang terjadi di tingkat desa.
Perhatian juga diarahkan pada sektor pendidikan. Reda menyebut program beasiswa bagi pelajar tingkat SD, SMP, hingga SMA sebagai salah satu bentuk dukungan yang perlu dikawal agar tepat sasaran.
Ia berharap BPD dapat membantu mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan dukungan sehingga program bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
Sementara itu, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indonesia, Indra Utama, mengatakan pengukuhan kepengurusan di Gorontalo menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi desa dalam pembangunan daerah.
Ia berharap kepengurusan baru tidak hanya menjalankan fungsi organisasi, tetapi mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat desa.
Dengan terbentuknya kepengurusan ABPEDNAS hingga tingkat daerah dan cabang, organisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BPD, pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan.
Sinergi itu dinilai penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik sekaligus memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
