Hibata.id, Gorontalo – Di tengah suasana Hari Bhayangkara ke-80 yang identik dengan capaian dan apresiasi, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo justru memilih mengangkat “musuh lama” yang hingga kini belum juga menyerah, yaitu pertambangan tanpa izin (PETI).
Kalau membayangkan operasi penertiban seperti di film aksi, mungkin cukup datang, piston dibunyikan, lalu semua selesai. Namun menurut Kapolda, kenyataannya jauh berbeda.
“Yang paling sulit adalah kasus PETI. Kenapa? Satu lokasi TKP-nya jauh, perlu anggaran besar, perlu tenaga, perlu pasukan besar,” kata Widodo kepada wartawan usai upacara Hari Bhayangkara, Rabu (1/7/2026).
Artinya, menuju lokasi tambang ilegal bukan sekadar membuka aplikasi peta lalu mengikuti petunjuk arah.
Medannya berat, personel harus banyak, logistik disiapkan, sementara biaya operasi juga tidak sedikit.
Meski demikian, Kapolda memastikan jajaran Polda Gorontalo tetap melakukan penegakan hukum terhadap lokasi yang dapat dijangkau aparat.
“Yang sebagian besar yang bisa kita jangkau, pasti kita ambil, pasti kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Widodo juga mengungkapkan bahwa penanganan PETI bukan hanya soal hukum. Di lapangan, polisi juga berhadapan dengan beragam pandangan masyarakat.
“Banyak pro dan kontra dari masyarakat. Masyarakat yang pro, yang kontra juga ada. Yang kontra yang pengen itu terus berlangsung, ada yang pengen tidak. Karena lingkungan mereka terganggu,” katanya.
Kondisi tersebut menunjukkan persoalan PETI tidak sesederhana menutup satu lokasi tambang. Ada kepentingan ekonomi, persoalan sosial, hingga dampak lingkungan yang saling berkaitan sehingga memerlukan penanganan lintas sektor.
Di sisi lain, Kapolda mengingatkan bahwa dampak kerusakan lingkungan mulai dirasakan.
“Bencana alam sudah mulai mengintai. Dan sudah terjadi malah,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa pembahasan mengenai PETI tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga upaya menjaga lingkungan agar risiko bencana tidak semakin besar.
Kalau boleh bercanda sedikit, mungkin satu-satunya yang bisa tiba lebih cepat ke lokasi tambang adalah sinyal kabar dari warga. Sementara aparat, tetap harus menempuh perjalanan panjang, membawa personel, perlengkapan, hingga anggaran yang tidak sedikit.
Namun di luar candaan itu, pesan yang disampaikan Kapolda tetap serius. Penanganan pertambangan tanpa izin membutuhkan dukungan banyak pihak agar upaya penegakan hukum berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
