Hibata.id – Pemerintah Kota Gorontalo mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 melalui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD.
Dokumen tersebut menjadi pijakan awal dalam merancang program pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi baru, transformasi digital, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 disampaikan Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel yang mewakili Wali Kota Gorontalo dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Gorontalo di Aula DPRD Kota Gorontalo, Senin (20/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Indra menjelaskan bahwa dokumen KUA-PPAS menjadi dasar penyusunan rancangan APBD 2027. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gorontalo Tahun 2027 serta diselaraskan dengan kebijakan fiskal nasional.
Menurutnya, penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Tema pembangunan Kota Gorontalo tahun 2027 adalah pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung oleh transformasi digital,” ujar Indra.
Tema tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kewirausahaan, koperasi, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.
Selain fokus pada ekonomi, Pemerintah Kota Gorontalo juga menargetkan sejumlah indikator pembangunan makro pada 2027. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 5,8 hingga 5,9 persen, inflasi dijaga pada angka 2,1 persen, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 3,74 persen, dan angka kemiskinan diproyeksikan turun menjadi 5,22 persen.
Pemerintah daerah juga menargetkan rasio gini sebesar 0,393 serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga mencapai 80,45.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah Kota Gorontalo pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp1,035 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,082 triliun untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Untuk mempercepat pelaksanaan agenda strategis, pemerintah daerah juga menyiapkan skema pembiayaan melalui pinjaman daerah. Salah satu rencana pemanfaatannya adalah mendukung pembangunan kantor Wali Kota Gorontalo yang baru.
Indra berharap pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 bersama DPRD Kota Gorontalo dapat berjalan dengan baik sehingga dokumen tersebut segera menjadi dasar penyusunan APBD yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Pemerintah Kota Gorontalo menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
