Hibata.id – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, meninjau langsung lokasi pembangunan kantor Wali Kota baru di kawasan Eks Terminal 42, Kelurahan Tapa, Senin (3/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus mengevaluasi progres proyek yang menjadi salah satu agenda strategis Pemerintah Kota Gorontalo.
Dalam kunjungan tersebut, Adhan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, Meydi Novita Silangen, serta sejumlah pejabat terkait.
Meydi menjelaskan, pemerintah telah menuntaskan tahapan awal berupa studi kelayakan dan kajian teknis terhadap bangunan maupun lahan. Saat ini, proyek memasuki proses pembebasan lahan seluas sekitar 1,8 hektare.
“Ada sekitar 8.000 meter persegi lahan milik masyarakat yang masih akan dibebaskan melalui mekanisme pengadaan langsung terhadap sekitar 25 bidang tanah,” ujar Meydi.
Ia mengungkapkan, pembayaran ganti rugi sebenarnya dijadwalkan dimulai pekan ini. Namun, proses tersebut tertunda akibat penyelesaian administrasi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
Pemerintah, kata Meydi, telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan menjadwalkan musyawarah bersama Kantor Pajak agar pembayaran lahan dapat segera direalisasikan.
Di sisi lain, penyusunan Detail Engineering Design (DED) juga mulai berjalan. Penetapan pemenang pekerjaan DED ditargetkan dilakukan dalam waktu dekat, sedangkan proses penyusunannya dijadwalkan rampung pada Desember 2026.
“Berdasarkan arahan Pak Wali Kota Adhan Dambea, peletakan batu pertama pembangunan kantor Wali Kota baru ditargetkan berlangsung pada 23 Januari 2027,” katanya.
Pemkot Gorontalo optimistis proses konstruksi dapat diselesaikan lebih cepat dari masa kontrak. Secara teknis, pembangunan ditargetkan rampung pada September 2028, bahkan peluang soft opening pada Maret 2028 terbuka apabila pekerjaan konstruksi berjalan lebih cepat dari jadwal.
Untuk menjaga mutu pembangunan, pemerintah juga akan menunjuk konsultan Manajemen Konstruksi (MK) melalui APBD Perubahan. Konsultan tersebut akan mengawasi seluruh tahapan proyek hingga proses Final Hand Over (FHO) atau serah terima akhir.
Selain pembangunan fisik, Pemkot Gorontalo juga mulai menyiapkan penataan kawasan. Tahapan itu meliputi pembongkaran bangunan serta pemindahan area pemakaman yang berada di dalam lokasi proyek.
Menurut Meydi, pembayaran kompensasi ditargetkan selesai pekan ini, sementara pembongkaran akan dimulai pada pekan depan. Proses tersebut melibatkan tim lintas organisasi perangkat daerah yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Nuryanto.
Terkait adanya keberatan dari sebagian warga, Meydi mengatakan hingga kini hanya terdapat satu pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Namun, berdasarkan hasil mediasi yang difasilitasi pemerintah kecamatan, pihak tersebut belum dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah.
“Klaim yang disampaikan baru berupa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah masih menunggu dokumen kepemilikan yang sah sebelum mengambil langkah lebih lanjut,” ujarnya.
Pemerintah Kota Gorontalo optimistis seluruh proses pembebasan lahan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga pembangunan kantor Wali Kota baru dapat dimulai pada awal 2027.
