Kabar

Kasihan, Warga Kota Gorontalo Masih Tak Kebagian BLP3G dari Pemprov

×

Kasihan, Warga Kota Gorontalo Masih Tak Kebagian BLP3G dari Pemprov

Sebarkan artikel ini
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Relfin Buata/Hibata.id
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Relfin Buata/Hibata.id

Hibata.id, Kota Gorontalo Warga Kota Gorontalo tampaknya masih harus mengasah kesabaran.

Harapan agar Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) menyapa ibu kota provinsi itu belum juga menemukan alamat tujuan.

Hingga kini, pemerintah Provinsi belum memastikan apakah Kota Gorontalo akan masuk dalam alokasi APBD Perubahan 2026 maupun anggaran tahun 2027.

Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, Reflin Buata, mengatakan kepastian program masih bergantung pada kemampuan anggaran daerah yang ditetapkan melalui pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Baca Juga:  Diduga Takut Proses Hukum PT IGL, Tersangka “Kabur” ke Laut Popayato

“Kita masih sesuai anggaran dan pagu yang diberikan. Masih minim. Tapi kami akan lihat ke depan. Mudah-mudahan, belum janji, apa yang disuarakan itu bisa kami penuhi,” kata Reflin, Senin (3/8/2026).

Reflin menjelaskan Dinas Sosial hanya mengusulkan program sesuai Rencana Strategis (Renstra), sedangkan keputusan mengenai besaran anggaran berada di tangan TAPD bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo.

Baca Juga:  Panas Terik di Gorontalo saat ini, BMKG Ungkap Penyebabnya

“Kalau kami tetap sesuai Renstra. Yang melihat itu TAPD, apakah Renstra kita sudah terpenuhi atau belum,” ujarnya.

Ia menambahkan, penentuan daerah penerima BLP3G mempertimbangkan kemampuan fiskal serta skala prioritas pembangunan.

“Bisa saja dikasih atau tidak, itu tergantung TAPD. Ada segi prioritas, bukan sembarang kita kasih. Kalau disediakan anggarannya, kita siap menjalankan,” katanya.

Pada 2026, BLP3G hanya dialokasikan bagi Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato. Sementara Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara belum masuk daftar penerima akibat keterbatasan fiskal.

Baca Juga:  Hari Transportasi Nasional, 5.000 Driver Ojol Konvoi ke Istana hingga DPR RI

Jumlah penerima manfaat juga berkurang dari sekitar 9.000 keluarga pada tahun sebelumnya menjadi sekitar 3.000 keluarga pada 2026.

Dengan demikian, warga Kota Gorontalo masih menunggu keputusan TAPD. Ibarat menanti angkot saat hujan, harapannya ada, tetapi waktu tibanya belum bisa dipastikan.

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel