Hibata.Id — Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong percepatan penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali mendampingi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu, 9 September 2026.
Pertemuan berlangsung bersama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno, Koordinator DBP Ari Tri, serta Subkoordinator DBP Budi.
Pembahasan difokuskan pada penataan wilayah pertambangan rakyat serta percepatan pelayanan dan penyelesaian dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan WPR di Provinsi Gorontalo.
Lahmuddin mengatakan koordinasi dengan pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan aktivitas pertambangan rakyat dapat ditata secara lebih baik dan memiliki kepastian, baik dari sisi administrasi maupun tata kelola.
Menurut dia, percepatan penyelesaian dokumen WPR akan memberikan kejelasan bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang selama ini berkaitan dengan aktivitas pertambangan rakyat.
“Dengan adanya kepastian, pengelolaan sumber daya mineral diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Lahmuddin.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah kabupaten mendorong agar tahapan penataan WPR dapat segera diselesaikan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Lahmuddin menegaskan Pemerintah Kabupaten Boalemo siap mendukung langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
Dukungan itu, kata dia, merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pertambangan rakyat yang lebih terarah dan tertib, sekaligus memastikan keberadaan sumber daya mineral dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Koordinasi tersebut juga dinilai penting untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam penataan wilayah pertambangan serta kelengkapan dokumen WPR.
“Kita ingin sumber daya yang ada dapat dikelola secara tertib, memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus tetap memperhatikan aturan dan tata kelola yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Lahmuddin.
