Hibata.id, Gorontalo â Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Gorontalo menyoroti antrean kendaraan yang masih terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan meminta pemerintah bersama pihak terkait memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Kota Gorontalo Reza Saad mengatakan persoalan BBM perlu ditangani secara menyeluruh karena antrean kendaraan tidak hanya berdampak pada masyarakat yang membutuhkan bahan bakar, tetapi juga berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas ekonomi.
Menurut dia, antrean kendaraan terlihat di sejumlah titik, termasuk kawasan Patung Saronde dan SPBU Andalas. Pada kondisi tertentu, kendaraan yang mengantre menggunakan sebagian badan jalan sehingga menghambat kelancaran lalu lintas.
“Antrean panjang ini tidak jarang memakan badan jalan utama. Titik-titik seperti kawasan Patung Saronde dan SPBU Andalas menjadi pusat penumpukan kendaraan yang paling disorot. Ini memicu kemacetan arus lalu lintas,” kata Reza.
Reza juga mempertanyakan penyebab antrean yang masih terjadi di tengah informasi mengenai ketersediaan BBM di Gorontalo.
Ia menilai kondisi di lapangan perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar persoalan antara ketersediaan, distribusi dan tingkat konsumsi BBM dapat diketahui secara jelas.
Menurut Reza, pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat sesuai ketentuan.
Ia menduga persoalan antrean tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah pasokan, tetapi perlu ditelusuri dari sisi tata kelola distribusi hingga kemungkinan penyaluran yang tidak tepat sasaran.
“Ada kecurigaan kuat bahwa persoalan ini bukan semata-mata karena kekurangan pasokan mutlak, melainkan akibat lemahnya tata kelola distribusi, adanya kebocoran alokasi, atau tidak tepat sasarannya penyaluran BBM bersubsidi seperti Pertalite kepada pihak-pihak yang tidak berhak,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan dugaan KAMMI yang menurut Reza perlu diperiksa oleh pemerintah, Pertamina dan aparat berwenang melalui pengawasan serta pemeriksaan di lapangan.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo telah berkoordinasi dengan BPH Migas terkait kuota BBM bersubsidi. Berdasarkan penjelasan yang diterima DPRD, kuota BBM bersubsidi Gorontalo tidak mengalami pengurangan.
DPRD juga menyatakan persoalan antrean perlu ditelusuri dari berbagai aspek, mulai dari pola distribusi dan konsumsi hingga kemungkinan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Reza mengatakan keterbukaan informasi mengenai kondisi pasokan dan distribusi penting untuk mencegah kekhawatiran masyarakat yang dapat mendorong pembelian BBM melebihi kebutuhan.
Menurut dia, meningkatnya pembelian secara bersamaan justru berpotensi menambah tekanan terhadap pelayanan SPBU dan memperpanjang antrean kendaraan.
KAMMI Soroti Dampak bagi Nelayan dan Petani
Selain antrean kendaraan, KAMMI meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan BBM bagi sektor produktif, terutama nelayan dan petani.
Reza mengatakan BBM memiliki fungsi berbeda bagi kelompok tersebut karena menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menjalankan kegiatan produksi.
Nelayan membutuhkan bahan bakar untuk mengoperasikan perahu, sedangkan sebagian petani menggunakannya untuk mesin dan peralatan pertanian.
Karena itu, menurut Reza, gangguan akses terhadap BBM dapat memengaruhi aktivitas produksi dan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir maupun perdesaan.
“Ketika nelayan tidak bisa melaut dan petani kesulitan menggarap lahan akibat krisis bahan bakar, rantai pasokan pangan lokal terancam, harga komoditas berpotensi naik, dan kesejahteraan masyarakat kecil di pedesaan maupun pesisir ikut terdampak,” katanya.
KAMMI Minta Pengawasan Terpadu di SPBU
Ketua Umum KAMMI PD Kota Gorontalo Syahran Taim mengatakan persoalan distribusi BBM menyangkut kepentingan masyarakat sehingga membutuhkan penanganan terbuka dan melibatkan seluruh instansi terkait.
KAMMI meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo, DPRD, Pertamina dan kepolisian memperkuat pengawasan terpadu terhadap penyaluran BBM di SPBU.
Menurut Syahran, pengawasan diperlukan untuk memastikan Pertalite dan BBM bersubsidi lainnya tersalurkan sesuai ketentuan sekaligus mencegah kemungkinan penyalahgunaan.
KAMMI juga meminta pengelola SPBU meningkatkan efisiensi pelayanan, termasuk mempercepat transaksi dan mengatur jalur masuk serta keluar kendaraan.
Langkah tersebut dinilai dapat membantu mengurangi penumpukan kendaraan yang berpotensi mengganggu lalu lintas di sekitar SPBU.
Syahran turut meminta Pertamina menyampaikan informasi mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM secara berkala kepada masyarakat.
“Transparansi ini sangat krusial guna meredam kecemasan sosial, membangun kembali kepercayaan publik, dan mencegah tindakan panic buying di tengah masyarakat Gorontalo,” kata Syahran.
