Hibata.id, Gorontalo – Keberlanjutan pasokan air bagi petani menjadi salah satu perhatian dalam rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Pilohayanga, Kabupaten Gorontalo.
Proyek senilai sekitar Rp28 miliar yang mulai dikerjakan sejak 2 November 2026 itu kini mendapat perhatian langsung Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melalui peninjauan lokasi titik nol pekerjaan, Minggu (8/11).
Peninjauan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tulie bersama sejumlah anggota dewan untuk memastikan kesiapan dan progres awal pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2026.
Espin menjelaskan, rehabilitasi jaringan irigasi Pilohayanga dikerjakan PT Brantas Abipraya, salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang dipercaya melaksanakan proyek tersebut.
Menurut dia, rehabilitasi diperlukan karena bendungan dan jaringan irigasi Pilohayanga telah berusia sekitar 20 tahun sehingga membutuhkan perbaikan untuk mempertahankan fungsi infrastruktur dan menjamin pelayanan air bagi lahan pertanian masyarakat.
Ia berharap pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan tidak mengganggu aktivitas pertanian, terutama petani yang tanaman padinya sudah mendekati masa panen.
“Pekerjaan sudah mulai berjalan, khususnya pada bagian atas. Kami berharap pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama para petani yang selama ini bergantung pada jaringan irigasi tersebut,” kata Espin.
Sementara itu, Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa pemerintah telah menggelar sosialisasi bersama pihak terkait pada 2 November 2026 sebelum pekerjaan dimulai.
Dalam pertemuan tersebut, para pihak menyepakati pengerjaan lebih dahulu dilakukan pada bagian jaringan yang tidak berhubungan langsung dengan pengambilan air.
Pelaksana juga mengatur jadwal pekerjaan dengan menyesuaikan sistem buka-tutup aliran agar kebutuhan pengairan sawah tetap terpenuhi.
Pengaturan tersebut menjadi perhatian penting karena sebagian petani masih membutuhkan pasokan air untuk menjaga tanaman padi hingga masa panen.
Hasil peninjauan lapangan menunjukkan pekerjaan fisik mulai berjalan. Pelaksana telah melakukan pembongkaran lapisan pelindung saluran atau lining pada ruas bangunan BPLKR 4 dan BPLKR 5 menuju perempatan lampu merah di Desa Luhu.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Syarifuddin Bano mengatakan peninjauan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap program Inpres Nomor 2 Tahun 2026.
Menurut dia, program tersebut mencakup delapan pekerjaan infrastruktur di Provinsi Gorontalo yang terbagi dalam dua paket pekerjaan.
Khusus rehabilitasi DI Pilohayanga, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp28 miliar. Sementara itu, DI Bulia dan kawasan sekitarnya memperoleh anggaran sekitar Rp22 miliar hingga hampir Rp23 miliar.
Syarifuddin menilai dukungan anggaran melalui program Inpres menjadi penting untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi, terutama di tengah keterbatasan alokasi anggaran dari sumber pendanaan lainnya.
Ia berharap rehabilitasi tersebut tidak hanya menghasilkan bangunan irigasi yang lebih baik, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi petani melalui peningkatan keandalan distribusi air ke lahan pertanian.
Syarifuddin juga mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, dan menghasilkan kualitas konstruksi yang baik.
