Hibata.id, Boalemo – Pemerintah Kabupaten Boalemo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membahas empat persoalan strategis daerah, mulai dari rencana pembangunan Brigade Infanteri (Brigif), distribusi BBM bersubsidi, penanganan malaria hingga perlindungan anak.
Bupati Boalemo Rum Pagau memimpin rapat Forkopimda yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, Rabu (16/9/2026).
Rum mengatakan rapat tersebut menjadi ruang koordinasi pemerintah daerah bersama Forkopimda dalam merespons berbagai persoalan pemerintahan, pembangunan, keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda merupakan kunci menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif,” kata Rum.
Salah satu pembahasan utama menyangkut rencana penyediaan lahan untuk pembangunan Brigif di Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman.
Menurut Rum, Pemerintah Kabupaten Boalemo kembali mendapatkan program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan. Pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Brigif.
“Pembangunan Brigif ini nantinya akan dibangun di perbatasan Kabupaten Boalemo, di Desa Tangkobu, Kecamatan Paguyaman,” ujarnya.
Soroti distribusi BBM bersubsidi
Forkopimda juga membahas antrean BBM bersubsidi di sejumlah SPBU yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Pemerintah daerah berencana berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk menertibkan distribusi Pertalite dan Solar bersubsidi, termasuk penggunaan barcode yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berhak.
Rum menyoroti temuan di lapangan terkait petani dan nelayan yang namanya terdaftar sebagai penerima barcode BBM bersubsidi, tetapi barcode tersebut diduga tidak dikuasai oleh penerima yang bersangkutan.
“Persoalannya, petani dan nelayan ini hanya namanya punya barcode, tetapi barcode ini bukan mereka yang pegang. Hanya orang-orang tertentu yang dekat dengan SPBU,” kata Rum.
Pemerintah daerah berharap penertiban dapat memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat sesuai peruntukannya, terutama petani dan nelayan yang membutuhkan bahan bakar untuk menunjang aktivitas mereka.
Penanganan malaria dan perlindungan anak
Persoalan kesehatan turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Pemerintah Kabupaten Boalemo meminta Dinas Kesehatan meningkatkan langkah pengendalian dan pencegahan malaria yang dilaporkan terjadi di sejumlah kecamatan.
Pemkab meminta penanganan dilakukan secara terkoordinasi untuk menekan penularan sekaligus memperkuat upaya pencegahan di wilayah terdampak.
Selain kesehatan, rapat Forkopimda membahas perlindungan terhadap anak. Rum mengatakan berdasarkan laporan Kepala DPPKBP3A Kabupaten Boalemo, sebanyak 20 kasus kekerasan dan pencabulan terhadap anak tercatat sepanjang 2026.
Pemerintah daerah kemudian meminta DPPKBP3A memperkuat langkah pencegahan dan perlindungan terhadap anak agar kasus serupa dapat ditekan.
“Pemerintah daerah meminta kepada DPPKBP3A untuk mengambil langkah-langkah agar kasus seperti ini tidak akan terulang lagi di tahun-tahun yang akan datang,” ujar Rum.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Boalemo Karyawan Eka Putra Noho, Wakil Bupati Lahmudin Hambali, Sekretaris Daerah Nurdin Baderan, Kapolres Boalemo, Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo, Ketua Pengadilan, Dandim 1316/Boalemo, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat dan kepala desa.
