Hibata.id, Bone Bolango – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menegaskan target produksi PT Gorontalo Minerals (GM) tetap pada kuartal II 2027.
Menjelang tahap produksi, pemerintah daerah meminta perusahaan menuntaskan persoalan sosial sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa mengatakan pemerintah daerah masih berpegang pada komitmen jadwal produksi tersebut setelah target operasional perusahaan beberapa kali mengalami perubahan.
“Kami masih memegang komitmen bahwa kuartal II 2027 itu sudah produksi. Mudah-mudahan ini tidak bergeser lagi,” kata Iwan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Bone Bolango, Rabu (16/9/2026).
RDP tersebut mempertemukan DPRD Bone Bolango, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Satgas Pemuda Peduli dan Pengawal Tambang, serta PT Gorontalo Minerals.
Menurut Iwan, pemerintah daerah tidak hanya membutuhkan kepastian jadwal produksi.
Persoalan sosial yang muncul di sekitar wilayah pertambangan juga perlu mendapatkan penyelesaian sebelum perusahaan memasuki tahap operasi.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah persoalan antara perusahaan dan penambang lokal.
Pemerintah menginginkan penyelesaian yang mempertimbangkan kepentingan investasi sekaligus keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
“Konflik-konflik sosial ini bisa teratasi, ada solusi yang bisa diterima. Bukan hanya kepentingan GM, tapi teman-teman penambang yang sementara melakukan aktivitas di sana juga mereka bisa beroleh solusi yang lebih pasti,” ujar Iwan.
Ia mengatakan pemerintah provinsi dan kabupaten tetap memberikan ruang bagi investasi PT Gorontalo Minerals.
Namun, dukungan terhadap investasi perlu berjalan seiring dengan penyelesaian persoalan sosial di lapangan.
Selain persoalan sosial, Pemkab Bone Bolango meminta PT Gorontalo Minerals memberikan kesempatan lebih luas kepada tenaga kerja lokal ketika kegiatan produksi berjalan.
Iwan berharap masyarakat Bone Bolango tidak hanya mengisi pekerjaan kategori unskilled labor.
Tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan dan kompetensi juga perlu memperoleh kesempatan mengisi posisi yang sesuai dengan keahlian mereka.
Pemerintah daerah turut mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai bisnis perusahaan.
Supplier atau pemasok dari daerah diharapkan memperoleh kesempatan sesuai kebutuhan perusahaan dan ketentuan yang berlaku.
Keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal dinilai penting agar aktivitas pertambangan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Bone Bolango.
Asisten III Setda Bone Bolango sekaligus Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bone Bolango Ichsan Budiman Wantogia mengatakan kepastian investasi perlu diikuti dengan kepastian penyelesaian konflik sosial.
Menurut dia, investasi PT Gorontalo Minerals berkaitan dengan potensi pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), pembagian manfaat ekonomi, serta aktivitas usaha lain yang dapat berkembang ketika perusahaan beroperasi.
Karena itu, pemerintah berharap investasi tersebut memberikan nilai tambah yang dapat dirasakan daerah dan masyarakat.
“Jangan sampai investasi berjalan, tetapi konflik juga berjalan,” kata Ichsan.
Ia meminta perusahaan melakukan pemetaan potensi konflik sebelum memasuki tahap operasi. Langkah tersebut diperlukan agar persoalan yang berpotensi muncul dapat diidentifikasi dan ditangani lebih awal.
Pemkab Bone Bolango juga mendorong pendekatan collaborative governance dengan melibatkan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam penyelesaian persoalan pertambangan.
Pendekatan itu dinilai penting karena, menurut keterangan dalam rapat, terdapat ribuan warga yang menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas pertambangan rakyat di wilayah tersebut.
Dalam RDP tersebut, pemerintah daerah juga menyoroti keterbukaan informasi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Gorontalo Minerals.
Ichsan mempertanyakan waktu penyampaian atau pemaparan informasi RKAB yang relevan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait.
Menurut dia, informasi tersebut diperlukan untuk mendukung koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan menjelang kegiatan operasional perusahaan.
Pemerintah daerah juga meminta kejelasan mengenai rencana pengolahan hasil tambang, termasuk kemungkinan kegiatan pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah di daerah.
Selain itu, mekanisme pengangkutan dan pengelolaan hasil produksi dinilai perlu dijelaskan sesuai kontrak karya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi Pemkab Bone Bolango, target produksi kuartal II 2027 bukan hanya berkaitan dengan dimulainya kegiatan pertambangan PT Gorontalo Minerals.
Pemerintah juga menginginkan proses menuju produksi disertai penyelesaian persoalan sosial, keterlibatan tenaga kerja dan usaha lokal, serta manfaat ekonomi yang terukur bagi daerah.
