Hibata.id, Bone Bolango – Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan perkembangan wilayah Tapa-Bulango harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menambah jumlah kecamatan dan desa.
Menurut Ismet, pemekaran wilayah harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Sejahtera tidak boleh berhenti sebagai kata dalam program maupun slogan pembangunan. Kesejahteraan harus terlihat dari kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” kata Ismet di Bone Bolango, Rabu (16/9/2026).
Ismet menyampaikan hal itu saat menghadiri pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tapa yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Tim Pengurus Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Aula PKBM Desa Kramat, Kecamatan Tapa.
Ia mengatakan kawasan Tapa-Bulango telah mengalami perkembangan wilayah yang cukup besar. Daerah yang sebelumnya hanya terdiri atas satu kecamatan kini berkembang menjadi lima kecamatan dengan puluhan desa.
Namun, menurut dia, bertambahnya wilayah administrasi pemerintahan juga membawa tanggung jawab yang semakin besar. Pemerintah kecamatan dan desa harus mampu memastikan masyarakat memperoleh pelayanan secara merata, aman, dan sesuai kebutuhan.
Karena itu, Ismet meminta kepala desa, aparatur pemerintahan, pengurus TP PKK hingga kader Posyandu memahami tugas dan perannya masing-masing.
Menurut dia, unsur pemerintahan dan kelembagaan di tingkat desa memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan masyarakat.
Ismet juga mengingatkan agar program pemerintah tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas, termasuk Bimtek, harus diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat.
Pelayanan Publik Tak Boleh Terpengaruh Pilihan Politik
Dalam kesempatan itu, Ismet turut menyinggung perbedaan pilihan politik yang pernah terjadi di tengah masyarakat Tapa. Ia meminta perbedaan tersebut tidak memengaruhi pelayanan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan.
Menurut Ismet, seluruh warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pemerintah tanpa dibedakan berdasarkan pilihan politik.
“Energi pemerintah dan masyarakat kini harus diarahkan pada pekerjaan yang lebih penting, yaitu membangun wilayah dan memperbaiki kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Ismet mengatakan perkembangan Tapa-Bulango juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam mengidentifikasi persoalan, mengelola potensi wilayah, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam proses tersebut, PKK dan Posyandu memiliki peran penting karena bersentuhan langsung dengan keluarga dan masyarakat.
“Di sinilah peran PKK dan Posyandu menjadi bagian dari ekosistem pelayanan masyarakat. Bukan berdiri sendiri, tetapi menjadi ujung dari kerja bersama pemerintah dalam memastikan kebutuhan warga teridentifikasi dan ditangani,” kata Ismet.
Ia berharap pemerintah desa, PKK, Posyandu, dan seluruh unsur terkait tidak menjalankan program sebatas memenuhi kewajiban administratif.
Setiap program, kata dia, harus memiliki sasaran yang jelas dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga Tapa-Bulango.
Dalam kegiatan tersebut, Ismet didampingi Ketua TP PKK Bone Bolango Ruwaida Ismet Mile, Staf Ahli I TP PKK Gamaria Djura, serta Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa.
