Kota Gorontalo

Pemkot Gorontalo Komitmen Selesaikan PSD Secara Transparan

×

Pemkot Gorontalo Komitmen Selesaikan PSD Secara Transparan

Sebarkan artikel ini
Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel saat hadir dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi serta tinjauan lapangan PSD 2025, Jumat, 14 November 2025, di Banthayo Lo Yiladia. (Foto; Humas Pemkot Gorontalo)
Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel saat hadir dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi serta tinjauan lapangan PSD 2025, Jumat, 14 November 2025, di Banthayo Lo Yiladia. (Foto; Humas Pemkot Gorontalo)

Hibata.id – Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan, proyek strategis daerah (PSD) bukan sekadar target fisik dan anggaran. Setiap kegiatan harus selesai tepat waktu, sesuai kualitas, serta menjunjung prinsip transparansi, efisiensi, dan bebas dari potensi penyimpangan.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi serta tinjauan lapangan PSD 2025, Jumat, 14 November 2025, di Banthayo Lo Yiladia. Rapat itu dihadiri satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga:  Moodu Juara Lomba Kelurahan Kota Gorontalo 2026, Siap Wakili Kota ke Tingkat Provinsi

Indra menekankan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian fisik atau realisasi anggaran. “Integritas dan akuntabilitas setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sama pentingnya,” ujarnya.

Baca Juga:  Melihat Inflasi Tahunan selama Marten Taha menjabat Wali Kota Gorontalo

Wawali Indra menyebut monitoring dan evaluasi seperti ini menjadi kunci untuk memastikan seluruh program daerah berjalan sesuai prinsip transparan, efisien, dan minim risiko penyimpangan.

Selain itu, Pemkot Gorontalo berkomitmen memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menutup celah potensi penyimpangan. Upaya itu dilakukan melalui penguatan SPIP, peningkatan maturitas penyelenggaraan di OPD, penerapan manajemen risiko dan peta risiko fraud, serta optimalisasi MCSP.

Baca Juga:  Pemkot Gorontalo Ancam Cabut Izin Mie Gacoan Jika Upah Pekerja Tak Dibayar

“Setiap OPD didorong menjalankan aksi pencegahan korupsi secara berkelanjutan, didukung perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta pengawasan internal melalui Inspektorat,” tutup Wawali Indra.

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel