Kota Gorontalo

Pemkot Gorontalo Komitmen Selesaikan PSD Secara Transparan

×

Pemkot Gorontalo Komitmen Selesaikan PSD Secara Transparan

Sebarkan artikel ini
Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel saat hadir dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi serta tinjauan lapangan PSD 2025, Jumat, 14 November 2025, di Banthayo Lo Yiladia. (Foto; Humas Pemkot Gorontalo)
Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel saat hadir dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi serta tinjauan lapangan PSD 2025, Jumat, 14 November 2025, di Banthayo Lo Yiladia. (Foto; Humas Pemkot Gorontalo)

Hibata.id – Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan, proyek strategis daerah (PSD) bukan sekadar target fisik dan anggaran. Setiap kegiatan harus selesai tepat waktu, sesuai kualitas, serta menjunjung prinsip transparansi, efisiensi, dan bebas dari potensi penyimpangan.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi serta tinjauan lapangan PSD 2025, Jumat, 14 November 2025, di Banthayo Lo Yiladia. Rapat itu dihadiri satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Scroll untuk baca berita

Indra menekankan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian fisik atau realisasi anggaran. “Integritas dan akuntabilitas setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sama pentingnya,” ujarnya.

Baca Juga:  OPD hingga Camat Kena Marah Wali Kota Adhan; Saya Tahu Banjir dari WhatsApp Warga, Bukan dari Anda!”

Wawali Indra menyebut monitoring dan evaluasi seperti ini menjadi kunci untuk memastikan seluruh program daerah berjalan sesuai prinsip transparan, efisien, dan minim risiko penyimpangan.

Baca Juga:  Siswa di Kota Gorontalo Diajak Perangi Kekerasan dan Pelecehan Seksual

Selain itu, Pemkot Gorontalo berkomitmen memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menutup celah potensi penyimpangan. Upaya itu dilakukan melalui penguatan SPIP, peningkatan maturitas penyelenggaraan di OPD, penerapan manajemen risiko dan peta risiko fraud, serta optimalisasi MCSP.

Baca Juga:  Musrenbang 2027 Kota Gorontalo Dibuka, Sekda Ingatkan Ancaman Fiskal hingga Target Ekonomi

“Setiap OPD didorong menjalankan aksi pencegahan korupsi secara berkelanjutan, didukung perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta pengawasan internal melalui Inspektorat,” tutup Wawali Indra.

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel