Hibata.id – Pemerintah Kota Kotamobagu memperkuat pengawasan pembangunan proyek strategis dengan melibatkan aparat penegak hukum. Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Claudy Mokodongan, didampingi Kepala Bidang Bina Marga, Haris Momintan, bersama pihak Aparat Penegak Hukum (APH), Senin (16/3/2026).
Beberapa proyek bernilai miliaran rupiah dipaparkan secara terbuka, termasuk optimalisasi Gelanggang Olahraga Ambang Kotamobagu Tahap I senilai Rp7 miliar, pembangunan lanjutan Alun-alun Paloko Kinalang Rp1 miliar, serta peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di berbagai titik.
Menurut Haris Momintan, kerja sama dengan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Pendampingan hukum tidak hanya meminimalisir potensi pelanggaran, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Dengan adanya pendampingan, proyek strategis dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Sinergi antara Pemkot Kotamobagu dan Kejaksaan juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi. Pembangunan tidak hanya menekankan hasil fisik, tetapi juga integritas dalam setiap prosesnya.
Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah daerah menempatkan pengawasan hukum sebagai pilar utama pelaksanaan proyek strategis.
