Hibata.id, Gorontalo – Belum reda kritik soal pengadaan atribut mahasiswa baru Universitas Negeri Gorontalo (UNG), kini pengelolaan jas almamater ikut menjadi perhatian.
Badan Pengelola Usaha (BPU) UNG akhirnya mengakui sebagai pihak yang mengelola jas almamater mahasiswa baru.
Harganya Rp225.000 per mahasiswa dan dibayar di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Sekretaris BPU UNG Anselmus A. Leki membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi Hibata.id.
“Iya, benar,” kata Anselmus ketika ditanya apakah pengadaan jas almamater dikelola BPU.
Ia juga memastikan biaya Rp225.000 tidak masuk dalam UKT.
“Tidak include di UKT,” ujarnya.
Jawaban BPU memang memperjelas siapa yang mengelola. Namun, masih ada pertanyaan lain yang belum terjawab.
Siapa penyedia jas almamater, bagaimana penyedia dipilih, bagaimana harga Rp225.000 ditentukan, dan berapa total uang mahasiswa yang dikelola?
Pertanyaan itu menjadi penting karena pengadaan tersebut melibatkan mahasiswa baru dalam jumlah besar.
Semakin banyak mahasiswa yang membeli, semakin besar pula nilai transaksinya.
Hingga kini, Hibata.id belum memperoleh data resmi mengenai jumlah jas yang dipesan maupun jumlah mahasiswa yang melakukan pembayaran. Karena itu, total nilai transaksi belum dapat dipastikan.
Sebelumnya, Hibata.id menerima informasi dari mahasiswa dan alumni yang mengaitkan pengelolaan jas almamater dengan Ketua Dharma Wanita UNG yang merupakan istri Rektor UNG.
“Jas almamater sekarang dikelola oleh istri Rektor UNG,” kata seorang sumber yang meminta namanya tidak disebutkan.
Namun, informasi itu dibantah pihak UNG. Pihak kampus menjelaskan kepada Hibata.id bahwa pengadaan jas almamater tidak berkaitan dengan Ketua Dharma Wanita. Pengelolaannya disebut berada di bawah BPU UNG.
Anselmus, juga membantah adanya peran Ketua Dharma Wanita dalam pengadaan tersebut.
“Tidak ada,” katanya singkat.
Rp225 Ribu di Luar UKT
Di sisi lain, biaya jas almamater yang dibayar terpisah dari UKT turut dipertanyakan mahasiswa.
“Seharusnya biaya almamater sudah masuk pada UKT,” kata seorang mahasiswa kepada Hibata.id.
BPU telah memastikan biaya tersebut memang tidak termasuk UKT. Namun, belum ada penjelasan lebih rinci yang diterima Hibata.id mengenai dasar penetapan harga Rp225.000 maupun komponen yang membentuk harga tersebut.
Siapa Penyedia Jas Almamater?
Pengakuan BPU sebagai pengelola belum menutup persoalan transparansi.
Publik masih perlu mengetahui siapa yang memproduksi atau menyediakan jas almamater tersebut.
Termasuk bagaimana penyedia dipilih dan berapa harga pengadaan dari penyedia sebelum jas dibebankan Rp225.000 kepada mahasiswa.
Begitu pula dengan jumlah pesanan dan total transaksi.
Jika disimulasikan, nilai pengadaan berdasarkan asumsi harga Rp200.000 yang mencapai sekitar Rp1,033 miliar. Namun, angka tersebut bukan nilai resmi pengadaan.
Sederhananya, harga satuan sudah diketahui, tetapi nilai keseluruhan transaksi belum terbuka.
Pengelolaan Disebut Pernah Libatkan BEM
Informasi yang dihimpun Hibata.id juga menyebut pengelolaan jas almamater sebelumnya pernah melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Seorang sumber menyebut BEM masih terlibat pada 2022. Informasi tersebut belum dikonfirmasi UNG maupun organisasi mahasiswa terkait.
Jika pengelolaan memang berpindah dari mahasiswa ke BPU, kampus perlu menjelaskan kapan perubahan itu terjadi dan apa dasar kebijakannya.
Sebab, persoalan jas almamater bukan semata soal harga Rp225.000.
Yang lebih penting adalah siapa penyedianya, bagaimana harga ditetapkan, berapa jumlah yang dipesan, serta berapa total pembayaran yang dihimpun dari mahasiswa.
Hibata.id juga telah meminta keterangan Rektor UNG Eduart Wolok mengenai informasi yang sebelumnya mengaitkan istrinya dengan pengadaan tersebut.
Hingga berita ini disusun, Rektor belum memberikan jawaban langsung.
Namun, UNG dan BPU telah membantah keterlibatan Ketua Dharma Wanita serta memastikan pengelolaan jas almamater berada di bawah BPU.
Kini, setelah siapa pengelolanya terjawab, transparansi mekanisme dan nilai pengadaannya yang masih menunggu penjelasan.
