Hibata.id, Gorontalo – Rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo menaikkan tarif wisata Hiu Paus Botubarani hingga Rp1 juta per orang memantik perbincangan di tengah masyarakat.
Alih-alih menyambut kebijakan itu sebagai langkah meningkatkan pendapatan daerah, sebagian warga justru mempertanyakan dampaknya terhadap jumlah kunjungan wisatawan.
Salah seorang warga Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Noldi Katili, menilai kenaikan tarif yang terlalu tinggi berpotensi menjadi bumerang bagi destinasi wisata andalan Gorontalo tersebut.
“Bukannya ramai, jangan-jangan nanti wisatawannya malah putar balik sebelum sempat melihat hiu paus,” ujarnya.
Menurut Noldi, selama ini Hiu Paus Botubarani dikenal karena menawarkan pengalaman langka dengan harga yang masih terjangkau.
Faktor itu menjadi salah satu alasan banyak wisatawan domestik maupun mancanegara memasukkan Botubarani dalam daftar kunjungan mereka.
Ia mengingatkan, dalam industri pariwisata, harga merupakan salah satu pertimbangan utama wisatawan.
Kenaikan tarif yang dinilai tidak sebanding dengan layanan dan fasilitas dikhawatirkan membuat calon pengunjung memilih destinasi lain yang menawarkan pengalaman serupa dengan biaya lebih kompetitif.
“Kalau tarifnya naik terlalu tinggi, masyarakat sekitar yang pertama kali merasakan dampaknya. Warung makan bisa sepi, penyedia perahu kehilangan penumpang, pedagang suvenir ikut berkurang pembelinya,” katanya.
Noldi berharap pemerintah tidak hanya melihat potensi peningkatan pendapatan dari sisi tarif, tetapi juga menghitung kemungkinan penurunan jumlah pengunjung yang dapat memengaruhi perputaran ekonomi masyarakat di kawasan wisata.
Ia menyarankan pemerintah melakukan kajian mendalam, termasuk melibatkan pelaku wisata, akademisi, dan masyarakat sebelum menetapkan kebijakan tersebut.
“Jangan sampai niatnya menaikkan pendapatan daerah, tetapi akhirnya yang naik justru jumlah kursi kosong di lokasi wisata,” katanya.
Kata Dinas Pariwisata
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, mengatakan tarif yang berlaku saat ini dinilai terlalu rendah sehingga jumlah wisatawan terus meningkat.
“Kalau boleh, hiu paus di sini naik kelas. Jadi yang sekarang bayar sekitar Rp500 ribu, saya usul naik menjadi Rp1 juta per orang.” kata Sultan.
Tak hanya tiket masuk, usulan itu juga menyentuh tarif transportasi laut.
Perahu kaca yang kini berkisar Rp550 ribu diusulkan menjadi Rp1,5 juta, sementara perahu biasa dari sekitar Rp100 ribu menjadi Rp500 ribu.
Menurut Sultan, penyesuaian tersebut bertujuan mengurangi kepadatan wisatawan tanpa menurunkan pendapatan masyarakat yang menggantungkan ekonomi dari sektor pariwisata.
“Jangan lagi menjadi wisata massal, tetapi wisata eksklusif. Pendapatannya bisa tetap sama bahkan lebih tinggi meski jumlah pengunjung berkurang.” ujarnya.
Di balik usulan tersebut, pemerintah mengaku memiliki alasan konservasi. Sultan mengatakan pihaknya menerima informasi bahwa hiu paus diduga mulai mengalami kelelahan akibat intensitas interaksi yang tinggi dengan wisatawan. Bahkan, satwa itu dilaporkan beberapa kali terlihat muntah.
“Kalau terlalu capek, saya khawatir nanti dia sakit, menghilang, bahkan mati. Itu yang tidak kita inginkan.” tuturnya.
Dinas Pariwisata berencana menggandeng dokter hewan dan Balai Karantina untuk memeriksa kondisi kesehatan hiu paus. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah pengelolaan destinasi tersebut.
Meski demikian, usulan kenaikan tarif juga berpotensi memunculkan pertanyaan baru dari masyarakat dan pelaku wisata.
Jika tujuan utamanya mengurangi jumlah pengunjung, apakah menaikkan harga menjadi satu-satunya solusi?.
Sebab, dalam pengelolaan destinasi berbasis konservasi, sejumlah daerah di Indonesia justru menerapkan pembatasan kuota harian.
Muai dari sistem reservasi, hingga pembagian jam kunjungan tanpa harus membuat akses wisata menjadi semakin mahal.
Pendekatan tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara konservasi satwa, keberlanjutan ekonomi masyarakat, dan kesempatan publik menikmati kekayaan alam secara bertanggung jawab.
Sultan menegaskan Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak akan mengambil keputusan sendiri karena pengelolaan wisata Hiu Paus Botubarani berada di tangan kelompok masyarakat.
“Yang kami tidak mau, ketika hiu paus ini sakit lalu menghilang atau mati, masyarakat juga kehilangan mata pencaharian. Karena itu harus dijaga bersama.” imbuhnya.
Ia juga menekankan bahwa angka-angka yang disampaikan saat ini masih berupa ilustrasi konsep wisata premium dan belum menjadi keputusan resmi.
Seluruh usulan masih akan dibahas bersama kelompok pengelola serta para pemangku kepentingan sebelum ditetapkan sebagai kebijakan.
