Hibata.id, Gorontalo – Usaha batako yang belum mendapat bantuan, atap madrasah yang bocor, hingga kebutuhan jembatan dan kapal nelayan.
Keluhan itu menjadi sejumlah persoalan yang disampaikan warga Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, kepada Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Kristina Udoki saat menggelar reses, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional itu, legislator yang akrab disapa Femmy Udoki tersebut mengawali kegiatan dengan mengajak masyarakat mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan.
Setelah itu, Femmy mendengarkan berbagai aspirasi warga, mulai dari pemberdayaan ekonomi, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur desa.
Salah seorang warga mengeluhkan usaha pencetakan batako milik suaminya yang telah lama berjalan, tetapi belum pernah mendapat bantuan pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Femmy berjanji memeriksa data desil keluarga dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengetahui peluang bantuan melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau Industri Kecil Menengah (IKM).
“Saya tidak berjanji, ibu. Nanti saya akan cek desil dan memastikan di dinas kira-kira usaha batako itu masuk dalam program usaha apa yang bisa didukung pemerintah, apakah UEP atau IKM,” kata Femmy.
Ia meminta timnya mencatat aspirasi tersebut dan mengumpulkan fotokopi KTP warga sebagai bahan tindak lanjut.
Aspirasi pendidikan disampaikan Usman Y. Sami, guru Madrasah Aliyah (MA) Nurul Bahri. Ia berharap pemerintah membantu memperbaiki atap madrasah yang sudah berkarat dan sering bocor.
Femmy menyarankan pihak madrasah mengajukan proposal rehabilitasi melalui Kementerian Agama Kabupaten dan Provinsi. Ia menyatakan siap mengawal usulan tersebut hingga ke tingkat kementerian.
Selain itu, warga mengusulkan normalisasi sungai, perbaikan jalan rabat beton, pembangunan jembatan, pengadaan kapal nelayan, bantuan bagi pengrajin upiah karanji, serta pembangunan mushola di Dusun Kemiri.
Femmy menjelaskan, usulan infrastruktur berskala besar dan pengadaan kapal nelayan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Keterbatasan pagu anggaran dan kebijakan efisiensi juga menjadi tantangan dalam merealisasikan program melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Meski demikian, ia mendorong pengrajin upiah karanji mengembangkan usahanya agar berpeluang memperoleh bantuan melalui program pemerintah.
Untuk pembangunan mushola, Femmy menyarankan masyarakat memulai pembangunan secara swadaya.
Selanjutnya, usulan bantuan dapat diperjuangkan melalui Pokir DPRD sesuai mekanisme dan kemampuan anggaran.
Sementara untuk normalisasi sungai, ia meminta kepala desa menyerahkan salinan digital proposal yang sebelumnya telah diajukan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) agar dapat dikawal lebih lanjut.
Kepala Desa Biluango mengapresiasi kehadiran Femmy yang telah mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat. Ia menilai kesempatan menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat menjadi hal penting bagi warga.
Melalui reses tersebut, Femmy berharap komunikasi langsung dengan masyarakat dapat membantu memperjuangkan kebutuhan desa sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah.
