Hibata.id, Gorontalo – Kekhawatiran banjir, kebutuhan bantuan mesin jahit, hingga polemik aktivitas perusahaan di kawasan hutan menjadi tiga persoalan yang disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Femmy Udoki saat menggelar reses di Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027 itu, warga meminta perhatian terhadap kondisi tanggul pengendali banjir yang dinilai belum memadai.
Mereka khawatir air meluap ke permukiman, terutama ketika hujan deras turun pada malam hari.
Salah seorang warga, Arifin Mohamad, mengatakan kondisi tanggul tersebut membuat masyarakat cemas karena berpotensi mengancam rumah dan keselamatan warga.
“Kalau hujan tengah malam, masyarakat takut, jangan sampai air ini meluap ke rumah warga. Kami berharap kepada Anggota Dewan Provinsi agar melihat dan menemukan solusi terhadap kondisi ini,” ujar Arifin.
Selain infrastruktur pengendali banjir, warga juga mengusulkan bantuan mesin jahit bagi kelompok perempuan dari Lembah Hijau. Menurut Arifin, kelompok tersebut telah mengajukan proposal melalui pemerintah desa, tetapi hingga kini belum menerima bantuan.
“Jadi, ibu kami juga dari Lembah Hijau butuh mesin jahit. Kami sudah mengajukan proposal ke desa, namun belum ada,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Femmy menyatakan akan memperjuangkan kebutuhan mesin jahit melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD untuk diusulkan dalam perencanaan anggaran berikutnya.
Sementara terkait ancaman banjir, legislator yang akrab disapa Femmy Udoki itu mengatakan telah berkomunikasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo untuk mendorong penanganan yang lebih konkret.
Ia menilai persoalan tanggul perlu mendapat perhatian segera karena wilayah tersebut mulai memasuki musim penghujan. Kondisi itu menuntut langkah antisipasi agar luapan air tidak membahayakan permukiman masyarakat.
“Kemarin saat ke Bendungan Bulango Ulu, saya sudah sampaikan ke Kepala Balai. Karena ini sudah musim hujan, saya akan terus menghubungi secara intens, apalagi ada banjir yang terjadi di masyarakat,” ungkapnya.
Femmy juga meminta warga menyiapkan proposal resmi mengenai kebutuhan perbaikan tanggul dan penanganan banjir.
Ia menyatakan siap mendampingi masyarakat menyampaikan usulan tersebut langsung kepada BWS Sulawesi II Gorontalo dengan melengkapi tanda tangan camat atau kepala desa.
Menurut Femmy, reses merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah, bukan hanya masalah yang berkaitan dengan bidang komisi tempat dirinya bertugas.
Sebagai anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi pemerintahan dan hukum, ia mengatakan tetap akan mengawal aspirasi masyarakat melalui koordinasi lintas komisi di internal Fraksi PAN.
“Jadi, kalau reses seperti ini, tidak terbatas hanya di bidangnya. Masyarakat bisa menyampaikan apa saja yang menjadi keluhan dan aspirasi. Nanti, saya akan berkoordinasi dengan internal Fraksi PAN yang menduduki komisi lain,” jelasnya.
Ia mencontohkan persoalan banjir di Bonepantai yang telah dikomunikasikan dengan Ketua PAN Gorontalo Anas Jusuf, anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang bertugas di Komisi II.
Menurut Femmy, Anas siap mendampingi masyarakat mengajukan proposal penanganan banjir kepada Balai Wilayah Sungai.
Femmy Dorong RDP Lanjutan Bahas PT CBM
Selain persoalan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Femmy juga menyampaikan perkembangan upaya penyelesaian polemik aktivitas PT Celebes Bone Mineral (CBM) di Bonepantai.
Sekretaris Wilayah DPW PAN Gorontalo itu mengungkapkan bahwa dirinya bersama unsur pimpinan DPRD telah mendorong pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan untuk membahas persoalan perusahaan tersebut, termasuk aspirasi penolakan dari masyarakat.
Sebelumnya, Femmy mengajak Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimuddin menelusuri status kawasan hutan yang menjadi lokasi aktivitas PT CBM.
Penelusuran itu dilakukan untuk memastikan apakah kawasan tersebut masuk dalam skema perhutanan sosial atau memiliki status penggunaan lainnya.
Upaya tersebut kemudian berlanjut hingga ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta guna memperoleh kejelasan mengenai aspek legalitas penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perusahaan.
Femmy menjelaskan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan harus memenuhi ketentuan perizinan, termasuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Semua perusahaan yang masuk di hutan, semua penggunaan hutan yang bukan untuk kehutanan, itu harus ada PPKH. Misalnya ada tambang di situ, itu harus ada PPKH,” jelasnya.
Menurut Femmy, hasil penelusuran tersebut menjadi salah satu bahan untuk mendorong pimpinan DPRD menyetujui pelaksanaan RDP lanjutan.
Ia menyebut Wakil Ketua DPRD La Ode Haimuddin akhirnya bersedia menandatangani undangan rapat setelah memperoleh penjelasan mengenai hasil pengecekan tersebut.
Femmy berharap RDP lanjutan dapat mempertemukan pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan PT CBM secara terbuka dan mencari jalan keluar atas aspirasi masyarakat Bonepantai.
Melalui reses tersebut, Femmy menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai kebutuhan warga, mulai dari perbaikan infrastruktur pengendali banjir, pemberdayaan kelompok perempuan, hingga penyelesaian persoalan aktivitas perusahaan di kawasan hutan.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan reses, tetapi berlanjut menjadi usulan dan langkah penyelesaian melalui koordinasi dengan pemerintah serta instansi terkait.
