Hibata.id – Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengalokasikan anggaran Rp4,1 miliar untuk pengadaan lima mobil dinas masih menuai kritik.
Publik menilai langkah tersebut tidak mencerminkan skala prioritas, mengingat banyak anak di pedesaan dan pesisir Gorontalo masih kekurangan akses pendidikan dasar.
Berdasarkan simulasi anggaran berbasis kebutuhan siswa sekolah dasar (SD), dana Rp4,1 miliar dapat membiayai pendidikan sekitar 1.950 anak selama satu tahun.
Perhitungan mencakup seragam Rp450 ribu, sepatu dan tas Rp300 ribu, buku tulis Rp250 ribu, buku pelajaran Rp350 ribu, biaya kegiatan sekolah Rp200 ribu, transportasi Rp300 ribu, dan iuran tahunan Rp250 ribu. Total biaya per siswa mencapai Rp2,1 juta per tahun.
“Dana sebesar ini bisa menjadi penyelamat masa depan ribuan anak jika dialihkan ke pendidikan. Sementara pengadaan mobil dinas hanya menguntungkan segelintir pejabat,” ujar Aktivis Perempuan dan Anak, Mega Mokoginta, di Gorontalo, Selasa (23/7/2025).
Mega menegaskan bahwa perdebatan ini bukan soal penolakan mobil dinas, melainkan penentuan prioritas.
“Ketika anak-anak masih kekurangan buku, seragam, hingga ongkos sekolah, justru anggaran besar dihabiskan untuk kendaraan mewah,” tambahnya.
Data Dinas Pendidikan menunjukkan tingkat partisipasi sekolah dasar di beberapa wilayah pesisir Gorontalo masih rendah.
Mega menilai jika anggaran Rp4,1 miliar dialokasikan ke sektor pendidikan setiap tahun, sekitar 10.000 anak di Gorontalo akan memperoleh akses pendidikan layak dalam lima tahun.
Kontroversi pengadaan mobil dinas ini memicu diskusi publik, dengan tuntutan agar Pemprov Gorontalo lebih bijak dalam penggunaan APBD.
Investasi pada pendidikan disebut sebagai langkah strategis untuk pembangunan jangka panjang dan pengentasan kemiskinan di daerah.
