Parlemen

Fraksi Amanat Bangsa Kritisi Penurunan Anggaran Kelautan dan Perikanan di Gorontalo

×

Fraksi Amanat Bangsa Kritisi Penurunan Anggaran Kelautan dan Perikanan di Gorontalo

Sebarkan artikel ini
Fraksi Amanat Bangsa DPRD Provinsi Gorontalo melalui juru bicara Femmy Udoki/Hibata.id
Fraksi Amanat Bangsa DPRD Provinsi Gorontalo melalui juru bicara Femmy Udoki/Hibata.id

Hibata.id – Fraksi Amanat Bangsa DPRD Provinsi Gorontalo melalui juru bicara Femmy Udoki menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (19/8/2025).

Dalam pandangannya, Fraksi Amanat Bangsa menilai Ranperda Perubahan APBD 2025 sudah sejalan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD Provinsi Gorontalo.

Hal itu terlihat dari fokus kebijakan pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, penguatan UMKM, serta lingkungan hidup.

Baca Juga:  Minim Kehadiran Dinas, Reses DPRD Provinsi Gorontalo Jadi Sorotan

“Secara umum, arah kebijakan anggaran tahun ini konsisten dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Namun, tetap diperlukan inovasi agar pendapatan daerah bisa lebih optimal,” kata Femmy.

Fraksi mendorong adanya terobosan melalui digitalisasi pajak, optimalisasi retribusi berbasis layanan, hingga pemanfaatan aset daerah agar lebih produktif.

Selain itu, Fraksi Amanat Bangsa memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena tidak menambah pinjaman baru dan memilih memanfaatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp29,5 miliar. Dari jumlah itu, Rp16,9 miliar diarahkan untuk membayar cicilan utang lama.

Baca Juga:  Wakil Ketua 3 Deprov Gorontalo Berharap Seluruh Proses Pemilu Berjalan Lancar

“Langkah ini menunjukkan kehati-hatian fiskal yang patut dipertahankan demi menjaga kesinambungan anggaran jangka panjang,” ujarnya.

Meski demikian, Fraksi menyoroti adanya penurunan anggaran di sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp25,5 miliar, serta berkurangnya alokasi untuk infrastruktur jalan dan irigasi.

“Kami menilai perlu ada keadilan anggaran yang berpihak pada UMKM, petani, nelayan, dan warga pesisir. Mereka merupakan bagian penting dari perekonomian Gorontalo,” tegas Femi.

Baca Juga:  Thomas Mopili: Generasi Muda Harus Jadi Pelopor Nilai Pancasila

Menutup pandangan umum, Fraksi Amanat Bangsa menyatakan menerima Ranperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Namun, fraksi itu memberikan sejumlah catatan korektif agar DPRD bersama Gubernur dapat menindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

“Semoga Allah SWT memberi bimbingan dan kekuatan bagi kita semua dalam mengemban amanah rakyat demi kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Gorontalo,” pungkas Femi.

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel