Hibata.id – Aksi demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pohuwato di depan kantor DPRD Pohuwato, Senin (29/9/2025), berlangsung panas. Tak hanya berorasi, massa aksi menumpahkan lumpur bercampur air keruh — sedimen dari sungai terdampak — ke halaman kantor dewan.
Aksi itu menjadi simbol protes terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah mereka.
Koordinator aksi, Moh. Rosikhul Papempang, menyebut lumpur yang dibawa dalam jeriken itu adalah bukti nyata dampak aktivitas tambang ilegal. Menurutnya, sedimentasi yang menutupi aliran sungai telah menghancurkan ekosistem, merusak lahan pertanian, dan menggangu penghidupan nelayan.
“Kita semua tahu, banyak lubang tambang di daerah seperti Dengilo, Marisa, Buntulia, Taluditi, Wanggarasi, dan Popayato. Aktivitas PETI makin masif, dan pejabat setempat seolah tutup mata,” kata Rosikhul dalam orasinya.
Ia menuding sejumlah camat dan kepala desa di wilayah terdampak ikut membiarkan praktik perusakan lingkungan itu. HMI pun mendesak DPRD segera memanggil seluruh pejabat kecamatan dan desa yang wilayahnya menjadi lokasi tambang ilegal.
“Air yang kami bawa ini adalah potret nyata dari sungai yang tercemar PETI. Wakil rakyat harus melihat sendiri bagaimana kondisi lingkungan kita saat ini,” ujar Rosikhul.
Selain mendesak DPRD menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan aparat kecamatan dan desa, HMI juga meminta lembaga legislatif itu mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Bupati Pohuwato untuk menindak tegas para pejabat yang dianggap lalai menjaga wilayahnya.
Aksi tersebut akhirnya mendapat respons. Dua anggota DPRD Pohuwato, Abdul Hamid Sukoli dan Mohamad Afif, menemui massa dan menerima tuntutan mereka.
Hamid menyatakan bahwa aspirasi mahasiswa akan diteruskan ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti dalam waktu dekat.
“Ada dua poin penting: pertama, permintaan hearing dengan para camat dan kepala desa. Kedua, rekomendasi kepada bupati untuk memberi sanksi kepada yang terbukti lalai,” kata Hamid.
Penumpahan sedimen lumpur di depan kantor dewan menjadi penanda kuat dalam aksi ini. Bagi HMI, itu bukan sekadar air keruh, tapi simbol dari suara rakyat yang tertutup oleh kotoran tambang ilegal — dan kini, mereka menuntut untuk didengar.
