Hibata.id — Pelantikan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo yang baru, Aryanto Husain, belum membawa angin segar bagi nelayan di tanah Serambi Madinah.
Alih-alih menghadirkan terobosan, kepemimpinan baru di tubuh Dinas Perikanan justru dinilai mengulang pola lama, mendengar keluhan, mengakui masalah, lalu berlindung di balik dalih kewenangan pusat.
Persoalan klasik nelayan, terutama krisis distribusi dan kuota bahan bakar minyak (BBM), kembali mencuat tanpa solusi konkret.
Di lapangan, nelayan masih antre berhari-hari demi BBM, kehilangan waktu melaut, dan terpaksa menghentikan aktivitas karena ketiadaan bahan bakar.
Kondisi ini mempertegas bahwa pergantian pimpinan dinas belum menyentuh akar persoalan.
Sejak awal menjabat, Aryanto Husain kerap menyampaikan narasi “koordinasi” dan “keterbatasan kewenangan” saat menanggapi keluhan nelayan.
Namun bagi masyarakat pesisir, pernyataan tersebut justru dianggap sebagai bentuk cuci tangan dini atas persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama dinas teknis.
Ketua Asosiasi Nelayan Provinsi Gorontalo, Sarlis Mantu, membenarkan bahwa hingga kini nelayan belum merasakan perubahan berarti pasca pergantian kepala dinas.
Menurutnya, masalah BBM tetap stagnan, sementara nelayan terus menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak.
“Masalahnya masih sama. Kuota BBM tidak bertambah, distribusi tetap macet. Nelayan tetap kesulitan melaut,” ujar Sarlis saat diwawancarai, Selasa (20/01/2026).
Sorotan terhadap Aryanto Husain kian menguat karena dalam setiap pernyataan publiknya, ia dinilai lebih banyak menjelaskan batas kewenangan dibanding menawarkan solusi.
Padahal, sebagai kepala dinas, ia diharapkan menjadi figur yang agresif memperjuangkan kepentingan nelayan Gorontalo di hadapan pemerintah pusat, bukan sekadar menjadi penyambung lidah birokrasi.
Kritik juga mengarah pada minimnya langkah cepat dan terukur dari pimpinan baru Dinas Perikanan dalam membenahi distribusi BBM di tingkat daerah, termasuk pengaktifan SPDN yang tidak berjalan dan evaluasi tata kelola yang selama ini dikeluhkan nelayan.
Pergantian kepala dinas seharusnya menjadi momentum perubahan. Namun jika kepemimpinan baru hanya melanjutkan pola lama rapat tanpa hasil, koordinasi tanpa tekanan, dan janji tanpa eksekusi—maka nelayan Gorontalo diprediksi akan terus terjebak dalam krisis yang sama.
Nelayan kini tidak lagi menunggu pernyataan normatif. Yang mereka butuhkan adalah keberanian dan keberpihakan nyata dari kepala dinas baru.
Tanpa itu, pelantikan Aryanto Husain dikhawatirkan hanya menjadi pergantian nama di kursi jabatan, bukan perubahan bagi nelayan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, pernah melakukan pertemudan dengan para nelayan.
Dalam pertemuan itu, ia menyatakan bahwa ini menjadi langkah awal dirinya sebagai kepala dinas yang baru untuk mendengar langsung kondisi nelayan.
Namun, dalam dialog itu terungkap bahwa sejumlah persoalan utama nelayan masih belum memiliki kejelasan solusi di tingkat daerah.
Ia menegaskan, pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah dan asosiasi nelayan, meskipun sebagian besar isu yang disampaikan nelayan disebut berada di luar kewenangan pemerintah provinsi Gorontalo.
Secara tidak langsung, tanggung jawab sebagian masalah dilempar ke pemerintah pusat. Meski begitu, dirinya berkomitmen isu-isu kelautan dan perikanan ini bisa diselesaikan selesaikan.
“Sebagai kepala dinas yang baru, saya perlu mendengar langsung apa yang dialami nelayan, apa saja kendala di lapangan, sehingga ke depan isu-isu kelautan dan perikanan ini bisa kita selesaikan bersama,” tutupnya.
