Hibata.id – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) saat melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Limboto Barat, Kecamatan Limboto Barat, Jumat (27/2/2026).
Temuan tersebut langsung memicu perhatian anggota dewan karena menyangkut kualitas makanan dan mekanisme distribusi kepada sekitar 400 siswa di sekolah itu.
Wakil Ketua Komisi IV Hamzah Muslimin memimpin kunjungan bersama Sekretaris Komisi IV Ghalib Lahidjun serta anggota Gustam Ismail, Manaf Hamzah, dan dr. Darsianti Tuna. Rombongan diterima Kepala Sekolah Fitriyani Kamali, S.Pd., M.Pd.Kons., didampingi jajaran guru dan panitia MBG.
Dalam pertemuan itu, pihak sekolah memaparkan kondisi riil pelaksanaan program. SMA Negeri 1 Limboto Barat memiliki 40 guru PNS dan sembilan PPPK. Namun, pelaksanaan MBG dinilai belum berjalan optimal.
Kepala sekolah Fitriyani Kamali menjelaskan sistem distribusi menjadi persoalan utama.
“Penyedia memaketkan makanan untuk beberapa hari, dari Senin hingga Rabu. Saat diterima siswa, kualitasnya sudah menurun. Kami menemukan buah yang tidak segar, kue yang melewati masa konsumsi, hingga telur dengan kondisi kurang baik,” ujarnya.
Ia menegaskan sekolah tidak ingin program yang bertujuan meningkatkan gizi justru menimbulkan risiko bagi siswa.
Selain kualitas makanan, jadwal distribusi juga menjadi sorotan. Pengantaran kerap dilakukan pada jam belajar aktif sehingga mengganggu proses pembelajaran.
Tidak hanya itu, persoalan administrasi turut mencuat. Kepala Seksi Bidang Kesiswaan mengungkapkan adanya permintaan penandatanganan bukti penerimaan dalam jumlah besar meski tidak ada pengantaran pada hari tertentu.
“Sekolah diminta menandatangani sekitar 400 bukti penerimaan dari penyedia SPPG Padengo. Kepala sekolah menolak karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.
Sejumlah siswa juga menyampaikan bahwa porsi makanan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan mereka. Meski demikian, pihak sekolah mengakui program MBG memiliki tujuan strategis dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik.
Menanggapi paparan tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menilai temuan di lapangan menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis di daerah.
Komisi IV menegaskan akan membawa hasil kunjungan ini ke rapat kerja bersama instansi terkait guna memastikan perbaikan sistem distribusi, peningkatan kualitas makanan, serta penguatan pengawasan pada 2026.
Program yang menyasar kebutuhan dasar siswa, menurut DPRD, harus berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan peserta didik.
