Hibata.id – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mulai mengakselerasi langkah percepatan pembangunan kawasan Pinogu dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor, Rabu (8/4/2026).
Fokus utama rapat ini tidak hanya pada kelengkapan dokumen, tetapi juga memastikan rencana besar tersebut benar-benar berjalan, bukan sekadar berhenti di meja perencanaan.
Rapat yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan itu menempatkan ruas jalan Tula–Bolo–Pinogu sebagai prioritas.
Infrastruktur ini dinilai penting karena menjadi akses utama yang selama ini membatasi mobilitas dan pertumbuhan kawasan Pinogu.
Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, menegaskan pemerintah daerah telah menyepakati percepatan pengusulan adendum pelebaran jalan dari 2 meter menjadi 5 meter.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas dan kelayakan jalan.
“Kami sudah menyepakati progres pengusulan adendum. Saat ini kami fokus menyiapkan dokumen sesuai persyaratan dari Kementerian Kehutanan,” kata Iwan.
Namun, di balik target percepatan tersebut, tantangan waktu menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan.
Pemerintah daerah harus menyiapkan sejumlah dokumen krusial seperti desain teknis, feasibility study, hingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara simultan.
Iwan mengakui proses penyusunan dokumen tersebut tidak sederhana dan membutuhkan waktu cukup panjang.
“Penyusunan feasibility study dan AMDAL bisa memakan waktu empat sampai tujuh bulan. Ini yang harus kita kejar bersama,” ujarnya.
Kondisi ini memunculkan catatan penting, mengingat pemerintah daerah menargetkan seluruh dokumen rampung sebelum akhir tahun anggaran.
Jika tidak dikelola dengan baik, keterlambatan administratif berpotensi menghambat realisasi pembangunan fisik.
Dalam upaya mengatasi potensi kendala tersebut, pemerintah daerah juga merumuskan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Pinogu (TP3).
Tim ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor yang selama ini kerap menjadi titik lemah dalam percepatan proyek infrastruktur.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran awal untuk penyusunan dokumen perencanaan dan lingkungan.
Sementara untuk pembangunan fisik, Pemkab Bone Bolango berencana mengusulkan pendanaan melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah lewat Balai Jalan Nasional.
Meski demikian, kebutuhan anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah menuntut komitmen serius dari semua tingkatan pemerintahan. Tanpa dukungan kuat dari pemerintah pusat dan provinsi, proyek ini berisiko kembali berjalan lambat seperti sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Gorontalo disebut telah memberikan sinyal dukungan. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada sinkronisasi program dan kejelasan pembagian kewenangan.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah berharap seluruh pihak tidak hanya membangun komitmen di atas kertas, tetapi juga menghadirkan langkah konkret.
Pasalnya, masyarakat Pinogu telah lama menanti akses infrastruktur yang layak sebagai pintu menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
