Hibata.id – Agenda silaturahmi yang digelar Pemerintah Kota Gorontalo memasuki titik ke-18 dan berlangsung di Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Sabtu, 23 Mei 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Adhan Dambea bersama Wakil Wali Kota Indra Gobel dan Sekretaris Daerah Ismail Madjid. Turut hadir pimpinan instansi vertikal, unsur TNI-Polri, serta pimpinan BTN Gorontalo.
Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan sosial dan pelayanan publik menjadi sorotan, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pergaulan bebas, perundungan atau bullying, penyalahgunaan media sosial hingga pentingnya akurasi data sensus ekonomi.
Kanit PPA Polresta Gorontalo Kota, Aristia, mengungkapkan kasus yang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak masih tergolong tinggi. Sejak Januari hingga Mei 2026, pihaknya menerima sekitar 60 laporan masyarakat terkait berbagai persoalan hukum dan sosial.
“Sebagian laporan sudah kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk proses lebih lanjut,” ujarnya.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitar. Menurutnya, identitas pelapor maupun korban dipastikan dirahasiakan.
“Kami pastikan identitas pelapor dan korban akan dirahasiakan. Jika menemukan tindak kriminal, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan kehadiran polisi, masyarakat bisa menghubungi layanan call center 110 yang aktif selama 1×24 jam,” katanya.
Namun demikian, Aristia mengingatkan masyarakat agar menggunakan layanan darurat tersebut secara bijak karena masih ditemukan laporan iseng yang mengganggu pelayanan kepolisian.
“Kami imbau jangan main-main, karena ada juga yang usil. Bahkan ada yang menelepon hanya untuk mencari jodoh dan hal-hal yang tidak semestinya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo Sri Dewi Monoarfa menyampaikan pihaknya akan melaksanakan pendataan usaha masyarakat dalam rangka sensus ekonomi pada Mei hingga Agustus 2026.
Ia meminta masyarakat memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada petugas sensus agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan berkualitas.
“Jangan takut kalau ada petugas BPS datang mendata dan jangan mengada-ngada. Data yang kami sajikan akan maksimal jika petugas mendapatkan jawaban yang jujur,” ujar Sri.
Menurutnya, hasil sensus ekonomi yang berkualitas akan membantu Pemerintah Kota Gorontalo dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Karena data bukan sekadar angka, tetapi menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
