Hibata.id, Gorontalo – Pencopotan Dadan Hindayana dari kursi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden RI Prabowo Subianto ternyata tidak hanya mengguncang Jakarta.
Gaungnya sampai ke Gorontalo dan memunculkan satu pertanyaan yang mulai ramai diperbincangkan, kalau pimpinan pusat sudah dievaluasi, bagaimana dengan pengawasan program di daerah?
Pengumuman pergantian Kepala BGN disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (2/6/2026).
Pemerintah pusat menjelaskan evaluasi dilakukan untuk memperbaiki penerapan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola, serta kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di Gorontalo, kabar tersebut langsung mengingatkan publik pada berbagai persoalan MBG yang silih berganti muncul sepanjang 2026.
Program yang awalnya diharapkan menjadi kabar baik bagi siswa dan orang tua, justru beberapa kali menjadi bahan kritik karena berbagai temuan di lapangan.
Mulai dari keluhan soal menu makanan yang dinilai tidak sesuai harapan, dugaan ketidaksesuaian porsi, distribusi yang menuai kritik, hingga temuan makanan yang disebut tidak layak konsumsi.
Salah satu kasus yang sempat menyita perhatian terjadi pada 4 Februari 2026. Saat itu anggota DPRD Provinsi Gorontalo Femy Udoki menerima laporan dari SDN 9 Bone Pantai terkait paket MBG dari SPPG Tihu yang disebut hanya menyisakan tulang sebagai lauk utama.
Belum lama setelah itu, tepatnya pada 11 Maret 2026, perhatian publik kembali tertuju ke program MBG setelah muncul keluhan mengenai porsi makanan yang disalurkan oleh SPPG Ulanta di Kabupaten Bone Bolango.
Masalah berikutnya datang dari jadwal distribusi. Pada 10 April 2026, MBG dari SPPG Dutohe Barat dilaporkan baru dibagikan sekitar pukul 16.00 WITA. Akibatnya, sejumlah siswa sekolah dasar harus kembali ke sekolah pada sore hari hanya untuk mengambil makanan yang seharusnya menjadi santapan saat jam belajar.
Ketika publik mengira persoalan tersebut akan segera selesai, muncul lagi temuan lain. Pada 16 April 2026, warga melaporkan adanya ulat dalam paket makanan MBG yang berasal dari SPPG Tihu, Kecamatan Bone Pantai.
Kasus itu bahkan memicu polemik baru setelah muncul dugaan adanya tekanan terhadap warga yang melaporkan temuan tersebut.
Puncaknya terjadi pada 21 Mei 2026. Sebanyak 23 siswa SDN 11 Telaga Biru mengalami gejala pusing dan mual usai menyantap makanan MBG dari SPPG Tuladenggi. Para siswa kemudian mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan setempat.
Rentetan peristiwa tersebut membuat pertanyaan publik semakin sederhana namun cukup menggelitik: jika masalah terus muncul, siapa yang sebenarnya bertugas memastikan semuanya berjalan baik?
Pertanyaan itu kemudian mengarah pada posisi Koordinator Wilayah BGN Provinsi Gorontalo, Zulkifli Taluhumala.
Dorongan evaluasi bahkan datang dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin.
“Sudah seharusnya satgas dan pemerintah provinsi melakukan evaluasi seluruh termasuk kepada penanggung jawab program MBG Provinsi Gorontalo, dalam hal ini koordinator wilayah Badan Gizi Nasional. Jika perlu diganti, karena gagal dalam melakukan pengawasan,” kata La Ode pada 22 April 2026.
Desakan serupa juga datang dari sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir (IPMBP). Mereka menilai pelaksanaan program MBG di Gorontalo masih membutuhkan banyak pembenahan agar tujuan utamanya benar-benar dirasakan masyarakat.
Di tengah sorotan tersebut, Zulkifli Taluhumala sebelumnya menegaskan bahwa dirinya tidak berada pada posisi pengambil keputusan teknis.
“Kami ini hanya koordinatif, bukan pengambil kebijakan langsung,” kata Zulkifli pada 19 April 2026.
Ia juga mengaku siap apabila sewaktu-waktu menjadi bagian dari proses evaluasi yang dilakukan pemerintah.
“Kalau misalnya mau digantikan, sebenarnya saya bersyukur,” ujarnya.
Kini, setelah Presiden Prabowo mengambil langkah evaluasi hingga tingkat pucuk pimpinan BGN, perhatian publik pun mengarah pada tahapan berikutnya. Apakah evaluasi akan berhenti di pusat, atau justru berlanjut hingga ke daerah-daerah yang selama ini menjadi sorotan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis?
Pertanyaan itu masih menunggu jawaban. Namun satu hal yang pasti, masyarakat berharap program yang membawa nama “bergizi” tidak lagi lebih sering muncul dalam berita karena polemik daripada manfaatnya.
