Hibata.id, Gorontalo – Direktur Perum Bulog memastikan penyaluran bantuan pangan pemerintah untuk 33,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia tetap berjalan sesuai target.
Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi distribusi secara nasional telah mencapai sekitar 75 persen, sementara Provinsi Gorontalo sudah menembus angka 85 persen.
Kepastian itu disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani saat menyerahkan bantuan pangan kepada warga penerima manfaat di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Kamis.
Ahmad Rizal mengatakan, program bantuan pangan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan ekonomi.
“Bantuan pangan ini merupakan program prioritas Bapak Presiden yang ditujukan kepada masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah. Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar melalui program ini,” kata Ahmad Rizal.
Menurutnya, pemerintah menargetkan seluruh penyaluran bantuan pangan tahap saat ini rampung sebelum akhir Juni 2026.
Setelah itu, program serupa akan kembali dilanjutkan pada Juli mendatang dengan jumlah penerima yang diperkirakan tetap berada pada kisaran 33,2 juta orang di seluruh Indonesia.
Di Gorontalo sendiri, proses distribusi tercatat berjalan cukup cepat. Dari sekitar 170 ribu keluarga penerima manfaat yang telah terdata, sebagian besar sudah menerima bantuan.
“Untuk Gorontalo, sekitar 170 ribu penerima manfaat telah terdata. Saat ini penyalurannya sudah mencapai 85 persen dan tersisa sekitar 15 persen yang sedang diselesaikan,” ujarnya.
Bulog memilih mendahulukan wilayah yang aksesnya lebih sulit sebelum menjangkau kawasan perkotaan.
Strategi itu dilakukan agar masyarakat yang berada di daerah terpencil tidak tertinggal dalam menerima bantuan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya memastikan bantuan pangan tiba tepat waktu dan merata hingga ke wilayah yang memiliki tantangan distribusi lebih besar.
Selain mempercepat distribusi, Bulog juga memperkuat sistem pengawasan dan verifikasi penerima manfaat.
Data penerima berasal dari pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, kemudian diverifikasi menggunakan undangan khusus yang dilengkapi barcode.
Setiap penerima manfaat diwajibkan membawa KTP dan Kartu Keluarga saat pengambilan bantuan untuk memastikan bantuan diterima oleh pihak yang berhak.
“Penerima manfaat memperoleh undangan dari Dinas Sosial. Setelah itu mereka datang sesuai jadwal yang ditentukan dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga untuk proses verifikasi,” kata Ahmad Rizal.
Ia menjelaskan, seluruh proses distribusi saat ini telah didukung sistem digital melalui aplikasi bantuan pangan.
Penggunaan teknologi tersebut bertujuan meningkatkan akurasi data sekaligus meminimalkan potensi kesalahan penyaluran.
Untuk menjaga transparansi, program bantuan pangan juga diawasi oleh sejumlah lembaga, mulai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Penyaluran bantuan pangan diawasi secara berlapis sehingga seluruh proses dapat berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dengan sisa penyaluran sekitar 25 persen secara nasional, Bulog optimistis target distribusi bantuan pangan kepada 33,2 juta penerima manfaat dapat dituntaskan sebelum akhir Juni.
“Kami berharap seluruh target penyaluran bantuan pangan bulan Juni dapat selesai tepat waktu sehingga program berikutnya pada Juli dapat segera berjalan,” kata Ahmad Rizal.
