Hibata.id, Gorontalo – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap mengalokasikan dana talangan pasien sebesar Rp1 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2027.
Anggaran tersebut dinilai masih dibutuhkan untuk membantu pasien yang harus menjalani pengobatan di luar daerah.
Usulan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dr. Sri Darsianti Tuna saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan KUA/PPAS APBD 2027 bersama organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (20/7/2026).
“Dana talangan Rp1 miliar untuk rujukan pasien ke luar daerah jangan dihapus. Program ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan,” katanya.
Sri Darsianti mengatakan masih banyak pasien asal Gorontalo yang harus dirujuk ke rumah sakit di luar provinsi karena layanan atau fasilitas medis tertentu belum tersedia di daerah.
Menurut dia, beban keluarga pasien tidak hanya biaya pengobatan, tetapi juga ongkos perjalanan, akomodasi pendamping, hingga kebutuhan selama menjalani perawatan.
Karena itu, keberadaan dana talangan menjadi solusi agar keterbatasan ekonomi tidak menghambat pasien memperoleh layanan kesehatan.
Ia menegaskan penyusunan APBD tidak cukup hanya mempertimbangkan efisiensi anggaran, tetapi juga harus mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat yang sedang berjuang melawan penyakit masih terbebani biaya ketika harus dirujuk ke luar daerah,” ujarnya.
Komisi IV berharap pemerintah provinsi tetap mempertahankan program tersebut dalam APBD 2027 agar masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan rujukan tetap memperoleh dukungan pembiayaan.
