Hibata.id, Buton Tengah – Bupati Buton Tengah (Buteng), Dr. Azhari, terus mengakselerasi dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah.
Dalam langkah terbarunya, ia mengundang Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Buton Tengah guna meresmikan sekaligus meninjau sejumlah proyek strategis nasional.
Termasuk pengembangan Trans Marine, konsep transmigrasi maritim yang diproyeksikan menjadi model pembangunan kawasan kepulauan di Indonesia.
Undangan tersebut disampaikan Azhari saat beraudiensi dengan Kepala Kantor Sekretariat Kepresidenan, Prof. Dr. Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman, di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Pertemuan itu tak hanya membahas percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membuka peluang lahirnya kebijakan baru yang berorientasi pada penguatan ekonomi maritim dari wilayah kepulauan.
“Alhamdulillah, Kepala Kantor Sekretariat Kepresidenan menyampaikan komitmennya untuk menginisiasi rapat koordinasi lintas kementerian guna membahas pengembangan Trans Marine di Buton Tengah,” kata Azhari.
Dalam kesempatan itu, Azhari mengusulkan agar Presiden meninjau sejumlah proyek prioritas yang tengah dibangun di Buton Tengah, di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Gedung Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) Nomor 1, peluncuran Sekolah Nasional Terpadu (SNT), pembangunan Batalyon 870 Sangia Wambulu, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), hingga rencana pengembangan kampus STEM berbasis ilmu kemaritiman.
Namun, perhatian utama dalam pertemuan tersebut tertuju pada konsep Trans Marine, sebuah gagasan pembangunan yang tidak sekadar memindahkan penduduk ke kawasan baru, melainkan membangun ekosistem ekonomi kelautan yang terintegrasi.
Melalui konsep ini, pemerintah merancang kawasan yang memadukan sektor perikanan tangkap, budidaya laut, pendidikan vokasi, investasi, hingga industri berbasis kemaritiman dalam satu sistem pembangunan berkelanjutan.
Azhari menjelaskan, ide Trans Marine lahir dari hasil diskusinya bersama Prof. Suratman ketika menjadi ahli Program Trans Patriot di Buton Tengah. Konsep itu kemudian terus dikembangkan hingga mendapat perhatian pemerintah pusat.
Menurut dia, dukungan lintas kementerian menjadi kunci agar konsep tersebut dapat segera memasuki tahap implementasi.
“Pemerintah pusat akan melihat langsung potensi Buton Tengah sehingga program ini dapat dipercepat,” ujarnya.
Untuk merealisasikan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah membangun kolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi serta sejumlah investor. Sinergi itu diarahkan untuk membangun kawasan ekonomi berbasis kelautan yang berpeluang berkembang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sebagai tahap awal, Trans Marine diprioritaskan bagi masyarakat lokal, terutama generasi muda yang belum memiliki pekerjaan tetap.
Pemerintah menyiapkan skema pemberdayaan melalui bantuan keramba budidaya, rumah tinggal, kapal, serta pendampingan usaha selama satu hingga dua tahun melalui Kementerian Transmigrasi.
Azhari optimistis program tersebut akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas sektor kelautan, sekaligus melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir.
“Jika berhasil diterapkan di Buton Tengah, Trans Marine bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga dapat menjadi model pembangunan nasional bagi wilayah kepulauan di Indonesia,” katanya.
