Kabar

SMSI dan ABPEDNAS Gorontalo Perkuat Kolaborasi Kawal Program Jaga Desa

×

SMSI dan ABPEDNAS Gorontalo Perkuat Kolaborasi Kawal Program Jaga Desa

Sebarkan artikel ini
Pengurus SMSI Provinsi Gorontalo bersama pengurus SMSI kabupaten/kota saat melakukan audiensi dengan Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo Syarif Mbuinga untuk membahas kolaborasi Program Jaga Desa di Gorontalo, Minggu (9/8/2026)/Hibata.id
Pengurus SMSI Provinsi Gorontalo bersama pengurus SMSI kabupaten/kota saat melakukan audiensi dengan Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo Syarif Mbuinga untuk membahas kolaborasi Program Jaga Desa di Gorontalo, Minggu (9/8/2026)/Hibata.id

Hibata.id, Gorontalo – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Gorontalo bersama pengurus SMSI kabupaten dan kota memperkuat kolaborasi dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Gorontalo untuk mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi pengurus SMSI se-Gorontalo dengan Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo Syarif Mbuinga, Minggu (9/8/2026).

Pertemuan itu sekaligus menindaklanjuti nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara DPP ABPEDNAS dan DPP SMSI yang sebelumnya telah ditandatangani di tingkat pusat.

Salah satu agenda yang menjadi pembahasan utama ialah pengembangan Program Jaga Desa. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pengawasan partisipatif, keterbukaan informasi pembangunan, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa.

Perwakilan SMSI Gorontalo Ronal Alibasa mengatakan media memiliki posisi strategis untuk mendukung pelaksanaan program tersebut melalui penyebarluasan informasi, edukasi publik, dan penguatan partisipasi masyarakat.

“Program Jaga Desa ini memiliki potensi besar untuk menjadi program unggulan daerah. SMSI siap berkolaborasi dengan ABPEDNAS dalam mengawal agenda tersebut, terutama dari sisi publikasi, edukasi dan penguatan partisipasi masyarakat,” ujar Ronal.

Baca Juga:  Mengapa Jumlah TKA di Pohuwato Belum Bisa Dihitung? Ini Penjelasan Imigrasi

Menurut dia, pengawasan pembangunan desa tidak semata-mata bertujuan menemukan kesalahan. Pengawasan harus dibangun melalui penyediaan informasi yang benar agar masyarakat memahami program, anggaran, serta pelaksanaan pembangunan di desanya.

“Pengawasan tidak harus selalu dimaknai sebagai mencari kesalahan. Yang paling penting adalah bagaimana sejak awal masyarakat mendapatkan informasi yang benar, memahami program desa dan ikut mengawasi pelaksanaannya. Di sinilah media bisa menjadi jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat,” katanya.

Ronal mengatakan jaringan media siber yang tergabung dalam SMSI dapat membantu membangun ekosistem informasi desa yang sehat.

Media, kata dia, dapat mengangkat informasi mengenai program pembangunan, capaian, tantangan, maupun inovasi desa secara berimbang. Dengan demikian, pemberitaan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial, tetapi juga dapat memperkenalkan potensi dan keberhasilan desa kepada masyarakat luas.

Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo Syarif Mbuinga menyambut baik audiensi tersebut. Ia menilai kolaborasi dengan SMSI dapat memperkuat pelaksanaan agenda ABPEDNAS dalam mendorong kemajuan pemerintahan dan pembangunan desa.

Syarif menegaskan desa harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Karena itu, masyarakat desa perlu memperoleh ruang untuk terlibat dalam menentukan dan mengawal pembangunan sesuai kebutuhan mereka.

Baca Juga:  Konten Kreator 'Masak' di Gorontalo Masih Jadi Pembahasan Netizen

“Kami menyambut baik silaturahmi dan kolaborasi ini. MoU antara DPP ABPEDNAS dan DPP SMSI harus kita turunkan menjadi kerja nyata di daerah. Yang paling penting dari sebuah kerja sama bukan hanya dokumennya, tetapi bagaimana memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa,” kata Syarif.

Ia menjelaskan Program Jaga Desa sejalan dengan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Menurut Syarif, program tersebut perlu melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah desa, masyarakat, organisasi desa hingga media.

“Jaga Desa harus kita dorong menjadi gerakan bersama. Ada pengawasan, ada transparansi, ada partisipasi masyarakat dan tentu ada edukasi. Semua itu membutuhkan kolaborasi, termasuk dengan media,” ujarnya.

Syarif menegaskan ABPEDNAS tidak ingin Program Jaga Desa berhenti pada slogan. Program tersebut harus mendorong pemerintah desa lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan anggaran desa.

“Kita ingin desa maju bukan hanya karena pembangunan fisiknya, tetapi juga karena tata kelolanya baik. Masyarakat mengetahui apa yang dikerjakan, mengetahui anggarannya, kemudian ikut mengawasi dan memberikan masukan. Itu substansi dari Jaga Desa,” jelasnya.

Baca Juga:  Polda Metro Jaya Tindaklanjuti Laporan terhadap Pandji Pragiwaksono

Syarif juga menilai keterlibatan media menjadi bagian penting dalam memperluas edukasi publik mengenai pembangunan desa.

“Media adalah mitra strategis. Kita tidak ingin media hanya hadir ketika ada persoalan. Kita ingin media ikut mengangkat keberhasilan desa, inovasi desa, sekaligus memberikan edukasi dan kritik yang konstruktif ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki,” katanya.

Melalui audiensi tersebut, SMSI dan ABPEDNAS Provinsi Gorontalo sepakat memperkuat komunikasi dan koordinasi untuk menerjemahkan MoU tingkat pusat ke dalam kerja sama di daerah.

Kolaborasi tersebut diarahkan pada sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penguatan kapasitas desa, keterbukaan informasi pembangunan, pengawasan pengelolaan dana desa, edukasi masyarakat, serta peningkatan partisipasi publik.

Sinergi antara organisasi desa dan media diharapkan dapat memperluas pelaksanaan Program Jaga Desa sehingga berkembang menjadi gerakan bersama dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel