Hibata.id, Gorontalo – Bandara Djalaluddin Gorontalo resmi menjadi Kawasan Non-Tunai setelah Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah daerah mendorong perluasan transaksi digital di lingkungan bandara.
Peluncuran Kawasan Non-Tunai tersebut berlangsung pada Senin (21/9/2026).
Penerapan ini tidak hanya menyasar pembayaran di merchant, tetapi juga memperluas penggunaan transaksi digital pada berbagai layanan di kawasan bandara, termasuk parkir.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo Bambang Satya Permana mengatakan, digitalisasi pembayaran di Bandara Djalaluddin diarahkan untuk membangun ekosistem transaksi non-tunai secara menyeluruh.
“Yang kita bangun bukan hanya merchant yang bisa bertransaksi secara non-tunai, tetapi ekosistemnya.” kata Bambang kepada Hibata.id
Menurut Bambang, BI terus mempercepat transformasi sistem pembayaran di Gorontalo dari transaksi tunai menuju transaksi digital.
Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta perbankan.
Sejumlah kawasan di Gorontalo telah didorong untuk menerapkan pembayaran digital.
Antara lain kawasan Danau Perintis, kawasan kuliner Limboto, kawasan kuliner Pohon Cinta di Pohuwato, dan kawasan kuliner Kwandang di Gorontalo Utara.
BI juga menargetkan perluasan penggunaan QRIS hingga ke pasar tradisional.
Langkah tersebut diharapkan membuat masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari.
“Kami akan terus mendorong seluruh pasar tradisional yang ada di Gorontalo untuk bisa menggunakan pembayaran dengan QRIS,” kata Bambang.
Selain pasar, BI juga memperluas edukasi dan penggunaan QRIS di lingkungan pendidikan.
Bambang menyebut sejumlah kampus dan SMA di Gorontalo telah mulai menerapkan pembayaran QRIS, termasuk untuk transaksi di kantin sekolah.
“Ini merupakan satu langkah maju karena kita tahu bahwa agen perubahan adalah anak-anak dan adik-adik kita yang sudah akrab dengan teknologi,” ujarnya.
Penerapan Kawasan Non-Tunai di Bandara Djalaluddin menjadi bagian dari upaya memperluas ekosistem ekonomi dan pembayaran digital di Gorontalo.
Pemerintah Provinsi Gorontalo sebelumnya menyebut pembayaran non-tunai di bandara dapat memberikan kemudahan karena transaksi berlangsung lebih cepat dan mengurangi persoalan uang kembalian.
Sementara itu, pembayaran parkir di Bandara Djalaluddin telah menggunakan sejumlah metode nontunai sejak Januari 2026.
Layanan tersebut mencakup kartu uang elektronik, dompet digital dan QRIS, sementara pembayaran tunai tetap tersedia.
Dengan pengembangan Kawasan Non-Tunai, BI berharap digitalisasi pembayaran dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan layanan di sekitar bandara, termasuk sektor transportasi, pariwisata, UMKM dan jasa pendukung lainnya.
